Wakil Menteri Agraria luncurkan BPN Mitra Desa di Bantul

Wakil Menteri Agraria luncurkan BPN Mitra Desa di Bantul

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra di sela peluncuran program BPN Mitra Desa se-Kabupaten Bantul, di bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul. ANTARA/Hery Sidik

masyarakat menggunakan teknologi informasi untuk membantu masyarakat sendiri dan membantu kita
Bantul (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang RI Surya Tjandra meluncurkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mitra Desa di Bantul, Yogyakarta untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat tentang urusan pertanahan.

Peluncuran BPN Mitra Desa se-Bantul itu ditandai dengan penekanan tombol oleh Wamen Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN DIY Tri Wibisono, Bupati Bantul Suharsono serta beberapa lurah desa di Bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul, Rabu.

"Poinnya (BPN Mitra Desa) adalah, kita memanfaatkan teknologi informasi, dan yang memanfaatkan itu masyarakat, masyarakat menggunakan teknologi informasi untuk membantu masyarakat sendiri dan membantu kita (pemerintah)," kata Wamen ditemui usai meluncurkan BPN Mitra Desa.

Baca juga: Bantul upayakan seluruh bidang tanah tersertifikasi hingga 2021
Baca juga: 364.860 bidang tanah di Purworejo sudah terdaftar dan bersertifikat


Dia mengatakan, BPN Mitra Desa sebagai inovasi dan inisiatif dari pemerintah desa se-Bantul bersama pemerintah daerah dan BPN setempat ini perlu diapresiasi, karena merupakan yang pertama di Indonesia, sehingga nanti akan dilihat apakah perlu diterapkan di seluruh daerah.

"Pemanfataan teknologi informasi inisiatif dari Jogja ini saya kira menarik sekali dan kita coba lihat apakah bisa kita terapkan di seluruh Indonesia? mestinya bisa. Baru sekali ini, memang sudah ada upaya-upaya, tapi seperti BPN Mitra Desa yang turun langsung ya di sini, jadi boleh berbangga Jogja," katanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN DIY Tri Wibisono mengatakan melalui program BPN Mitra Desa ini, pemerintah daerah ingin menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan urusan administrasi pertanahan di tingkat desa, guna mendukung program strategis nasional.

Baca juga: Gubernur- Kementerian Agraria bagikan 3.000 sertifikat tanah rakyat
Baca juga: BPN capai target 20.000 sertifikat di Lombok Barat


"Sebagaimana yang disampaikan Pak Wamen, bahwa masyarakat diajak untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah sendiri khususnya desa. Jadi, ini gerakan masyarakat untuk bisa mandiri menyelesaikan pekerjaan kita sama-sama, kita harapkan bisa mempercepat akselerasi program strategis nasional yang ada," katanya.

Sementara Bupati Bantul Suharsono mengatakan apresiasi atas sinergi antara desa dan BPN dalam upaya memangkas birokrasi pelayanan yang rumit, dan mengharapkan BPN Mitra Desa se-Bantul ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang secara modern, serta menjamin kepastian hukum kepada masyarakat.

"Dengan kerja sama ini saya berharap segala persoalan pertanahan yang ada di masyarakat dan perihal perihal yang selama ini menjadi penghambat di dalam suatu proses pengurusan sertifikat tanah, akan dapat kita atasi bersama-sama," katanya.

Dengan demikian, kata Bupati, akan terjadi akselerasi di dalam prosesnya dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin baik.

Baca juga: 25 ribu bidang tanah di Gowa ditargetkan bersertifikat pada 2020
Baca juga: Jokowi: tidak perlu malu sertifikat untuk agunan

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

32 Kawasan setu sekitar Jakarta terancam hilang

Komentar