"Saya tidak comment tentang itu. Yang penting apapun keputusan pemerintah pasti nanti didialogkan bersama- sama dengan lintas sektor," kata Penny di Kendari, Kamis.
Lebih lanjut Penny mengatakan pihaknya akan mendukung apapun keputusan yang diambil oleh Pemerintah Pusat usai dialog.
"Kami pasti akan mendukung apapun keputusan pemerintah," kata Penny.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan ingin mengembalikan kewenangan izin edar ke bawah Kementerian Kesehatan sehingga kewenangan itu tidak lagi berada di tangan di BPOM.
Baca juga: BPOM tangkal peredaran obat dan makanan ilegal melalui KIE
Baca juga: Kepala BPOM minta warga hati-hati beli obat dan makanan secara daring
Baca juga: BPOM: Proses izin edar kini lebih mudah melalui daring
Hal ini disebabkan karena proses perizinan obat yang saat ini dikerjakan BPOM terlalu lama.
Saat ia mengunjungi pabrik pembuatan minyak angin tradisional harga pembuatannya relatif memakan biaya rendah, namun karena proses uji klinis yang lama sehingga harga jualnya menjadi tinggi.
Meski demikian, banyak organisasi maupun akademisi yang menolak keinginan Mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto itu.
Salah satunya dari Organisasi apoteker yaitu Farmasis Indonesia Bersatu meminta proses izin edar obat tetap dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjamin ketersediaan farmasi yang aman, bermutu dan bermanfaat.
Ketua Umum Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) Fidi Setyawan berharap Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto membatalkan wacana mengembalikan kewenangan proses izin edar obat di Kementerian Kesehatan.
"Mendorong Badan POM melakukan percepatan perizinan sehingga membuat iklim Investasi Kondusif," kata Fidi.
Selain itu ada juga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang juga mendukung izin edar obat tetap berada di bawah pengawasan BPOM.
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyebutkan jika izin edar obat diambil alih kembali oleh Kemenkes maka dikhawatirkan akan terjadi penegakan hukum yang 'mandul' terhadap peredaran obat yang menyalahi aturan.
"Jika pengawasan premarket control dan postmarket control terpisah, maka upaya untuk law enforcement (penegakan hukum) oleh Badan POM akan mandul. Sebab perizinan dan semua data ada di Kemenkes, bukan di Badan POM," kata Tulus.*
Baca juga: Pemkot Kendari apresiasi BPOM edukasi ratusan siswa kenali pangan aman
Baca juga: BPOM imbau anak- anak SDN 92 Kendari untuk perhatikan bahan jajanan
Baca juga: BPOM intervensi keamanan PJAS di SDN 92 Kendari
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
