Dalam pidato penutupan, anggota DPR perempuan itu kembali menekankan soal partisipasi dan peran perempuan khususnya dalam proses pengambilan keputusan yang menjadi bagian penting dalam demokrasi.
"Berbagai peranan perempuan mendukung ketahanan demokrasi suatu negara, terutama dalam dinamika situasi geopolitik saat ini," ujar Meutya.
Lebih lanjut ia menyebut bahwa ketahanan demokrasi itu diperlukan untuk menguatkan lembaga kenegaraan serta mempromosikan budaya inklusi sebagai prasyarat untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Baca juga: Menlu tekankan peran anak muda dalam demokrasi inklusif
Meutya juga mengapresiasi beragam perspektif yang muncul selama forum yang digelar dua hari, 5-6 Desember 2019, itu berlangsung, terlebih dengan adanya panel khusus dengan pembicara empat menteri luar negeri perempuan dari Indonesia, Australia, Kenya, dan Namibia.
"Panel itu sejalan dengan SDGs dan upaya untuk menjaga keberlangsungan prinsip kesetaraan gender. Kita menjadi saksi munculnya berbagai perspektif dan pemikiran terhadap tantangan dalam menumbuhkan demokrasi inklusif dan bagaimana upaya untuk melewatinya," kata dia.
Sebelumnya, dalam pembukaan BDF ke-12 pada Kamis (5/12), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga menyoroti perihal demokrasi yang inklusif terkait kerapuhan suatu negara.
"Semakin inklusif sebuah negara, maka negara tersebut akan semakin tidak rapuh atau stabil. Oleh karenanya, proses demokrasi memerlukan partisipasi dan kontribusi aktif seluruh lapisan masyarakat," ujar Retno.
Baca juga: Pertemuan "2+2" dengan Australia, Menlu RI sampaikan tujuh poin utama
Baca juga: RI-Namibia berupaya tingkatkan kerja sama infrastruktur, perdagangan
Baca juga: Menlu RI bertemu Menteri Singapura bahas penguatan kualitas SDM
Pewarta: Suwanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2019
