Sehat tidaknya satu perusahaan ternyata bukan hanya dari laba, tetapi dari kinerjaSurabaya (ANTARA) - Enam perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, akan dibenahi agar tetap bertahan serta tidak merugi di tengah persaingan dunia usaha saat ini.
Kabag Perekonomian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Agus Hebi Djuniantoro, di Surabaya, Sabtu, mengatakan pihaknya mendapatkan mandat dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk membenahi enam perusahaan BUMD itu.
"Sehat tidaknya satu perusahaan ternyata bukan hanya dari laba, tetapi dari kinerja," katanya.
Artinya, lanjut dia, bagaimana perusahaan BUMD itu bisa memanfaatkan orang, misalnya jika satu bidang itu membutuhkan satu pegawai, kenapa dipakai dua pegawai. Selain itu, lanjut dia, bagian mana saja yang harus diprioritaskan untuk direvitalisasi.
"Jadi ada ukurannya, dan tugas saya adalah membina perusahaan milik pemkot jangan sampai merugi," ujarnya.
Hebi menyampaikan kebijakan Pemkot Surabaya nantinya sebisa mungkin enam perusahaan ini bisa mandiri, artinya tidak ada penyertaan modal seperti di kota-kota lain.
"Kebijakan kita nantinya tidak demikian. Perusahaan harus survive tanpa ada penyertaan modal, intinya ke sana," katanya.
Selama ini, lanjut dia, kebijakan Pemkot Surabaya memberikan penyertaan modal kepada perusahaan BUMD. Namun tidak berkembang dan perusahaan bangkrut.
"Nah inilah yang sekarang kita tata biar tidak kolaps," katanya.
Menurut dia, yang terpenting biaya operasional tidak melebihi dari pendapatan yang didapat. Jika perusahaan itu menguntungkan, maka sisa dari keuntungan itu bisa digunakan untuk merevitalisasi dan membayar utang sebelumnya.
Adapun enam perusahaan BUMD milik Pemkot Surabaya yakni PD Pasar Surya, PD Rumah Potong Hewan (RPH), PDTS Kebun Binatang Surabaya (KBS), PDAM Surya Sembada, PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan PT Surya Karsa Utama (SKU).
Baca juga: BUMD Surabaya disiapkan hadapi pasar bebas 2020
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
