Wapres: Pemerintah berkomitmen selesaikan pelanggaran HAM masa lalu

Wapres: Pemerintah berkomitmen selesaikan pelanggaran HAM masa lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan pembukaan Pameran Foto dalam rangka Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Tahun 2019 di Gedung Komisi Nasional (Komnas) HAM Jakarta, Senin (9/12/2019). (Antara/Asdep Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Setwapres)

Harus diakui bahwa capaian tersebut ada yang sudah dapat diselesaikan dan ada juga yang belum
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah tetap berkomitmen untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu yang belum selesai.

"Berkenaan dengan masalah pelanggaran HAM masa lalu, Pemerintah tetap memegang komitmen untuk terus berupaya mencari solusi yang terbaik, antara lain melalui kajian-kajian oleh berbagai instansi yang berkompeten," kata Wapres Ma'ruf Amin saat membuka rangkaian kegiatan Peringatan Hari HAM Internasional Tahun 2019 di Gedung Komisi Nasional HAM Jakarta, Senin.

Baca juga: Banten raih penghargaan capaian implementasi pencegahan korupsi
Baca juga: Wapres wakili Presiden hadiri puncak peringatan Hakordia 2019


Pelanggaran HAM yang belum selesai tersebut memerlukan proses panjang untuk mengatasinya. Namun, hal itu tidak menghalangi komitmen Pemerintah dalam upaya pemenuhan HAM khususnya di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

"Harus diakui bahwa capaian tersebut ada yang sudah dapat diselesaikan dan ada juga yang belum. Namun ada hal-hal yang memerlukan proses berkelanjutan dan berkesinambungan untuk mencapai standar atau kualitas yang lebih baik dari sebelumnya," jelasnya.

Wapres menegaskan Pemerintah akan terus memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia, yang mengacu pada prinsip Pancasila sebagai ideologi, kepribadian dan identitas bangsa.

Untuk mewujudkan pemenuhan HAM tersebut, Pemerintah memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk bekerja sama dengan dunia dan organisasi internasional.

"Tugas Pemerintah adalah memastikan terselenggaranya penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Tugas ini memerlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen bangsa. Berbagai kerjasama internasional juga aktif dijalin dalam rangka peningkatan kualitas penghormatan terhadap HAM," ujarnya.

Hari HAM Internasional diperingati setiap tanggal 10 Desember sebagai penghormatan atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM di dunia sekaligus didasarkan pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang telah berusia 71 tahun.

Untuk memperingati Hari HAM Internasional, Komnas HAM RI menyelenggarakan rangkaian kegiatan, baik di Jakarta maupun di daerah, antara lain pemutaran dan diskusi film, pameran foto, diskusi publik, pentas seni dan Seminar Nasional tentang "20 Tahun UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM" yang digelar pada Selasa (10/12).

Baca juga: Wapres di Mukernas RA: Perlunya tanggung jawab umat dan bangsa

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wapres nilai digelarnya CDI di Yogyakarta pilihan tepat

Komentar