Pekalongan (ANTARA) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) siap memfasilitasi pendirian rumah pintar di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, berupa piranti jaringan lokal nirkabel atau wireless fidelity (wifi) secara gratis.

Anggota Komisi I DPR Dede Indra Permana di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa program pemasangan wifi yang dapat diakses seluruh masyarakat secara terbuka ini akan diwujudkan pada tahun depan.

Baca juga: Perangkat rumah pintar juga bisa kena malware

"Melalui kerja sama dengan Kementerian Kominfo, pemasangan wifi ini akan kami mulai tahun depan. Kami akan terlebih dulu melakukan pendataan kebutuhan di masing-masing kecamatan, baru kemudian akan direalisasikan," katanya.

Pada seminar Merajut Nusantara dengan tema "Cerdas, Kreatif, dan Produktif bersama Internet Sehat", Dede mengatakan internet bagi masyarakat sudah menjadi tuntutan zaman yang harus dipenuhi.

Baca juga: Rumah pintar untuk cerdasakan anak nelayan Muara Angke

Pada era digital yang terus berkembang, kata dia,masyarakat di tingkat kelurahan maupun desa jangan sampai kesulitan mengakses internet untuk mendapat wawasan dan informasi terkini.

"Internet sudah menjadi kebutuhan pokok. Banyak informasi dan wawasan yang bisa diambil dari sana sehingga kita jangan sampai menjadi penonton saja namun masyarakat harus bisa mendapatkan wawasan dan informasi secara cepat," katanya.

Baca juga: UM Mataram luncurkan rumah pintar anak saleh

Kendati demikian, Dede mengingatkan masyarakat terhadap dampak negatif penggunaan internet seiring dengan maraknya konten negatif maupun tindakan-tindakan negatif yang masih banyak dilakukan di internet.

Mengenai hal tersebut, kata dia, selain melakukan proteksi dari pemerintah, DPR juga berharap masyarakat bisa lebih cerdas memilah informasi dan bijak dalam berinteraksi di dunia maya.

Baca juga: BPTP Banten dukung Rumah Pintar Petani di Pandeglang

"Ada efek negatif yang ada di internet. Konten yang tidak mendidik, adu domba, itu harus dibatasi, diawali dari diri sendiri dulu. Pemerintah juga sudah memiliki unit sendiri untuk memproteksi itu," katanya.

Pelaksana Tugas Kabag Pelayanan Informasi, Biro Humas Kemenkominfo Helmi Fajar Andrianto mengatakan pemerintah sudah menyiapkan proteksi mengenai konten negatif dan situs di internet.

"Kami berharap masyarakat ikut berperan aktif menangkal sebaran isu negatif, hoaks, ujaran kebencian. Untuk konten yang seperti itu, sudah banyak kanal yang dibuka baik oleh Kemenkominfo maupun oleh masyarakat sendiri untuk melaporkan jika ditemui ujaran kebencian, isu hoaks maupun konten negatif lain," katanya.

Ia menambahkan pemerintah ingin mendorong masyarakat untuk memanfaatkan era digital ini secara lebih produktif.
 

Pewarta: Kutnadi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019