Tahun depan akan ada Pemilu di AS, pemilihan presiden. Kami rasa siapapun yang menang itu akan tetap membuat Amerika dan China tetap dalam tensi perdaganganJakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memprediksikan bahwa perekonomian Indonesia masih akan berat pada 2020 mendatang, karena belum dapat lepas dari adanya gejolak global yang terus berlangsung.
Wamenkeu Suahasil Nazara mengatakan meskipun tahun depan akan ada pemilihan umum (Pemilu) di Amerika Serikat, namun diperkirakan tidak akan mengurangi tensi dari ketidakpastian global yang telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.
“Tahun depan akan ada Pemilu di AS, pemilihan presiden. Kami rasa siapapun yang menang itu akan tetap membuat Amerika dan China tetap dalam tensi perdagangan,” kata Wamenkeu di Jakarta, Senin.
Hal tersebut, kata dia, terjadi karena gejolak yang ada lebih dari sekadar urusan ekonomi, namun terkait pula geopolitik antara kedua negara tersebut yaitu Amerika Serikat memang tidak menginginkan China maju lebih cepat.
“Tensi perdagangan itu lebih dari sekedar urusan ekonomi, bacaan ini adalah mengenai geopolitik, di mana AS tidak ingin China maju terlalu cepat karena itu global tension masih akan tetap ada,” ujar Suahasil Nazara.
Ia pun berharap perekonomian Jepang yang sedang cukup kuat dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 1,8 persen secara tahunan pada kuartal III-2019 dari kuartal sebelumnya, bisa terus stabil sehingga sektor ekspor Indonesia turut meningkat.
“Kita berharap Jepang akan recovery (pulih) tapi tentu ada risikonya. Kalau China masih tetap dalam situasi challenging, Eropa belum akan recovery, Inggris masih akan tetap dalam posisi memastikan bagaimana dia melewati Brexit secara kredibel,” kata Suahasil Nazara.
Suahasil melanjutkan gejolak di berbagai negara tersebut menyeret Indonesia ke dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu sehingga pemerintah akan terus melakukan reformasi, termasuk pembentukan Omnibus Law terkait Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.
“Omnibus Law untuk handle beberapa UU yang dianggap menghambat investasi. Di dalamnya akan address terkait DNI (Daftar Negatif Investasi), reformasi tenaga kerja, EoDB, special economic zone, dan land akuisisi,” kata Wamenkeu Suahasil Nazara.
Baca juga: Tahan perlambatan ekonomi, BI janjikan kebijakan tetap longgar di 2020
Baca juga: Presiden Jokowi minta warung kopi lokal diprioritaskan di "rest area"
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
