Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salamm terpilih kembali menjadi Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) periode 2019-2023.

Alfitra pada penutupan Kongres AIPI, di Jakarta, Senin, menyatakan siap dan melanjutkan kebijakan-kebijakan organisasi yang sudah baik.

Baca juga: AIPI dorong peningkatan dana riset untuk kemajuan bangsa

Selain itu, pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) itu juga akan lebih banyak memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintahan saat ini.

"Saya siap untuk bekerja sama dengan semua pihak dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan politik. Ke depan juga akan lebih banyak memberikan pemikiran untuk pemerintahan agar lebih lebih baik lagi," kata Alfitra.

Baca juga: AIPI nilai pembentukan badan riset nasional kurang efektif

Peneliti Senior pada Pusat Penelitian Politik LIPI ini secara aklamasi terpilih kembali menjabat untuk periode kedua dalam Kongres AIPI ke-10 yang diselenggarakan di Hotel Sahid Jakarta, Senin.

AIPI adalah organisasi yang terdiri dari para ilmuwan politik, administrasi negara, hubungan internasional. AIPI sebagai organisasi berperan mendorong pengembangan ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hubungan internasional melalui kajian-kajian ilmiah.

Baca juga: DKPP sarankan penyelenggara pemilu hati-hati merekrut tenaga ad hoc

Organisasi tersebut juga mendorong munculnya gagasan atau ide-ide tentang pembentukan teori-teori politik berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.

Kemudian, AIPI bergerak dalam pemutakhiran pemikiran dan teori-teori menyangkut ketiga bidang keilmuan tersebut, khususnya yang berkembang di dunia internasional seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Baca juga: DKPP evaluasi kode etik penyelenggara pemilu 17 provinsi

Pada pendidikan politik, AIPI terlibat membangun kesadaran politik rakyat terhadap haknya sebagai warga negara.

Organisasi ini juga ikut memberikan sumbangan pemikiran tentang tatanan kehidupan politik yang demokratis dengan karakter "good governance" kepada pengambil kebijakan publik.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019