Eks koruptor punya hak yang sama dalam berpolitik. Eks koruptor bukannya sesuatu yang tercela, tapi itu standar kita sehingga enggak perlu didiskusikan lagi, tegas AliJakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad M Ali menegaskan, partainya menolak eks koruptor untuk mencalonkan diri dalam pemilihan apapun, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilu legislatif yang disampaikan dalam peringatan Anti Korupsi Sedunia.
"Bagi NasDem itu enggak usah dicalonkan dan enggak usah didiskusikan," kata Ali, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin.
Hal tersebut, lanjut dia, merupakan syarat partai untuk menerima calon pemimpin yang ingin berlaga dengan Partai NasDem. Meski undang-undang memperbolehkan eks koruptor mencalonkan diri, NasDem tetap tidak merestui.
"Itu standar yang ditetapkan partai, ya memang secara hukum mereka memenuhi syarat untuk mencalonkan selama tidak dicabut hak politiknya, bagi NasDem itu sudah standar," ujar Ali.
Baca juga: Larangan eks koruptor, Komisioner KPU: Kami belajar dari Kudus
Namun demikian, pihaknya bukannya tidak mematuhi undang-undang yang berlaku, tetapi partai besutan Surya Paloh itu tidak ingin mendukungnya.
Ia menambahkan eks koruptor mempunyai hak untuk kembali berpolitik usai menjalankan hukumannya, tetapi partainya mempunyai citra sendiri.
"Eks koruptor punya hak yang sama dalam berpolitik. Eks koruptor bukannya sesuatu yang tercela, tapi itu standar kita sehingga enggak perlu didiskusikan lagi," tegas Ali.
Partai NasDem merayakan hari anti korupsi dengan mengingatkan para kadernya pada slogan "Politik Tanpa Mahar'. NasDem pun sibuk membangun sosok jujur antikorupsi.
Baca juga: Akademisi katakan eks napi koruptor juga miliki hak politik
"Pada Hari Anti Korupsi ini kita sampaikan, kita ingin berkontribusi. Kita tidak ingin membangun atau melahirkan pemimpin yang ketika hadir dia berpikir bagaimana mengembalikan utangnya," kata Ali usai menghadiri Rapat Konsolidasi Partai NasDem Kalimantan Utara, di Tarakan, Senin.
Ali mengatakan, mahar dalam politik hanya akan melahirkan politikus tidak baik karena jika terpilih nanti orang tersebut akan fokus untuk mengembalikan modal maharnya.
Namun, jika tanpa mahar sosok itu tidak akan ada utang biaya. Sosok terpilih itu hanya berutang komitmen dan suara kepada masyarakat sehingga tidak ada beban untuk mengembalikan modal.
"Kita ingin ketika dia terpilih hanya berutang kepada rakyat, rakyat tidak harus dibayar dengan uang tapi hanya butuh prestasi, janji politik dibayar," ujarnya.
Baca juga: F-Golkar: Revisi UU Pilkada tidak perlu masukan larang mantan korupsi
Ali menegaskan slogan "Politik Tanpa Mahar" bukanlah pencitraan Partai NasDem saja, namun merupakan syarat wajib bagi seluruh kader NasDem dalam berpolitik.
"Ini (berpolitik tanpa mahar) bukan hal mudah pastinya bahwa melahirkan kepercayaan masyarakat," tutur Ali.
Ali menilai kebiasaan politik dan mahar di Indonesia harus dihapuskan. Partai NasDem saat ini sedang menggeber penghapusan narasi tersebut.
"Kalau tidak hari ini kapan kita mulai? Kalau semua ditakutkan hanya karena sulit ya kita tidak masalah, jangan berpikir hasil, tapi ke depannya," ujarnya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019
