OJK terus tingkatkan akses layanan keuangan masyarakat

OJK terus tingkatkan akses layanan keuangan masyarakat

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (tengah) berfoto bersama dengan para penerima penghargaan TPKAD Award saat Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silahturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro 2019 di Jakarta, Selasa (10/12/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd/pri.

diharapkan dapat mendukung berbagai program prioritas pemerintah terutama dalam mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertekad untuk terus meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat dengan meningkatkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM).

“Upaya perluasan akses keuangan masyarakat terus menjadi prioritas OJK bersama Bank Indonesia dan pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena akses keuangan erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk untuk mendukung tersedianya sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat memberikan sambutan pada Rakornas TPAKD dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) BWM 2019 di Jakarta, Selasa.

Wimboh mengatakan meningkatnya akses keuangan masyarakat akan mendorong jumlah tabungan dan investasi yang kemudian terefleksikan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan dari sektor jasa keuangan untuk mendorong gerak laju perekonomian. Terlebih lagi bagi Indonesia yang tingkat inklusi keuangannya tergolong masih rendah dibandingkan negara tetangga.

“Dengan terbentuknya TPAKD ini, diharapkan dapat mendukung berbagai program prioritas pemerintah terutama dalam mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah, seperti industri atau UMKM yang berorientasi ekspor, substitusi impor dan juga industri pariwisata,” katanya.

Dijelaskan, hingga November 2019 telah terbentuk 164 TPAKD dengan rincian 32 di tingkat provinsi dan 132 di tingkat kabupaten/kota yang telah menjalankan berbagai program kerja seperti perluasan akses keuangan melalui business matching kepada berbagai produk keuangan seperti pembiayaan BWM, serta menyelaraskan dengan program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), Bantuan Sosial Non Tunai dan lainnya.

Melalui sinergi dengan berbagai pihak, beberapa program peningkatan akses keuangan sampai Oktober 2019 telah dilakukan antara lain kedit UMKM telah mencapai 20 persen dengan nilai sebesar Rp1.102 triliun, KUR yang disalurkan mencapai Rp127,3 triliun atau mencapai 90,9 persen dari target 2019 sebesar Rp140 triliun.

Program Jaring telah menyalurkan kredit Rp31,9 triliun di sektor perikanan, lalu Program Laku Pandai telah menghimpun tabungan Rp2,21 triliun dari 25,8 juta penduduk di daerah.

Program Simpel juga telah menghimpun tabungan Rp8,76 triliun dari 21,6 juta pelajar di 350.000 sekolah. Selain itu, Asuransi mikro untuk melindungi masyarakat kecil telah disalurkan kepada 25,8 juta peserta.

Sementara itu, untuk program Bank Wakaf Mikro hingga saat ini telah terbentuk 55 Bank Wakaf yang telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp31,5 miliar kepada 24.021 nasabah.

Ke depan, OJK mengusulkan program TPAKD tahun 2020 yaitu “Meningkatkan Pemberdayaan UMKM di Daerah Melalui Penguatan Peran Sektor Jasa Keuangan”, dengan kegiatan utama: Business Matching TPAKD dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir.


Baca juga: OJK prioritaskan perlindungan masyarakat di tengah digitalisasi layanan keuangan
Baca juga: Menko Airlangga sebut akses layanan keuangan daerah masih timpang
Baca juga: OJK bidik kredit sektor informal melalui Bank Wakaf

 

Pewarta: Ahmad Buchori
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jaga pertumbuhan ekonomi, Kemenkeu tingkatkan koordinasi

Komentar