Jabar raih penghargaan Pendorong Akses Keuangan sektor unggulan daerah

Jabar raih penghargaan Pendorong Akses Keuangan sektor unggulan daerah

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (tengah) berfoto bersama dengan para penerima penghargaan TPKAD Award saat Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silahturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro 2019 di Jakarta, Selasa (10/12/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp/pri.

Pemprov Jabar menerima penghargaan tersebut karena dinilai memiliki upaya untuk mendorong akses keuangan daerah melalui sektor unggulan yang dimiliki daerah.
Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan sebagai Pendorong Akses Keuangan Melalui Sektor Unggulan Daerah Tingkat Provinsi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2019.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia (RI) Wimboh Santoso kepada Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional TPAKD dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro (BWM) 2019 di Jakarta, Selasa.

Pemprov Jabar menerima penghargaan tersebut karena dinilai memiliki upaya untuk mendorong akses keuangan daerah melalui sektor unggulan yang dimiliki daerah.

Usai menerima trofi bagi Jabar, Uu mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat sebagai langkah untuk menurunkan angka ketimpangan sosial atau rasio gini, salah satunya ketimpangan antara perdesaan dan perkotaan.

Baca juga: Pemprov pastikan Bandara Husein Sastranegara tak mati suri

Kesenjangan tersebut, lanjut Uu, dapat dikurangi melalui perluasan akses keuangan di daerah. Ketika akses keuangan di daerah memiliki jangkauan lebih luas, masyarakat berpendapatan rendah dapat mengakses lembaga keuangan dengan lebih mudah sehingga ketimpangan diharapkan menurun.

“Memang kita tidak bisa menutup mata ada kesenjangan antara orang dengan kesejahteraan stabil dengan orang yang kurang sejahtera. Gini ratio masih ada selisih,” kata Uu.

Uu berharap dengan berbagai program yang digulirkan Pemda Provinsi Jabar bekerja sama dengan OJK melalui TPAKD, masyarakat Jabar khususnya yang ada di desa bisa lebih mudah mengakses keuangan yang ada di daerah Jabar.

“Jadi, mudah-mudahan dengan Gerbang Desa (Gerakan Membangun Desa) ini akses keuangan yang ada di daerah bisa meningkat, sehingga masyarakat bisa menikmati produk-produk lembaga keuangan yang sekarang sedang digulirkan,” jelasnya.

Untuk itu, Uu mengapresiasi masyarakat Jabar yang ikut terlibat dan bekerja sama dengan Pemda Provinsi Jabar dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program dan inovasi.

“Ini artinya program kami disambut baik oleh masyarakat,” kata Uu.

Baca juga: OJK bertekad terus tingkatkan akses layanan keuangan masyarakat

Sementara itu, Pemda Provinsi Jabar juga terus berupaya mengatasi kesulitan masyarakat desa dalam memanfaatkan produk dan jasa layanan lembaga keuangan formal, baik dari sisi ketersediaan infrastruktur maupun pemahaman masyarakat desa terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

Upaya tersebut antara lain mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi dan mengelompokkan potensi setiap daerah, menyusun data ketersediaan infrastruktur, meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa, serta membangun komunikasi antara masyarakat dan pemeritah melalui pemberian data komunikasi kepada setiap Ketua RW.

Pemda Provinsi Jabar punya program unggulan untuk meningkatkan akses keuangan mulai tingkat perdesaan di antaranya One Pesantren One Product (OPOP) dan One Village One Product (OVOP).

Selain itu, ada program peningkatan akses keuangan lain yang langsung menyentuh masyarakat dengan basis keumatan yakni Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Kredit Mesra), pinjaman tanpa bunga dan agunan yang bisa didapat di tempat ibadah.

“Ada juga program Patriot Desa, milenial ada di desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ekonomi dan yang lainnya,” tambah Uu.

“Jadi, intinya program-program ini adalah untuk menghindari kesenjangan gini ratio pendapatan masyarakat yang terlalu jauh. Mudah-mudahan dengan cara ini ada unsur keadilan ekonomi di Jawa Barat,” ujarnya.
 

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar