Wamenkeu: Belanja negara harus efisien saat pelemahan ekonomi global

Wamenkeu: Belanja negara harus efisien saat pelemahan ekonomi global

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/10/2019). ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah/aa. (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)

Dalam kondisi ekonomi melemah seperti ini, kami putuskan ambil efisiensi semaksimal mungkin dan melebarkan defisit
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan belanja negara harus efisien menghadapi lesunya ekonomi global yang berimbas kepada penerimaan negara khususnya dari sektor pajak yang belum sesuai harapan.

"Dalam kondisi ekonomi melemah seperti ini, kami putuskan ambil efisiensi semaksimal mungkin dan melebarkan defisit, supaya pengeluaran yang benar-benar kami yakin produktif, bisa dikeluarkan," katanya dalam dialog terkait terobosan APBN di Jakarta, Selasa.


Baca juga: Wamenkeu prediksikan ekonomi Indonesia masih berat pada 2020
Menurut dia, pemerintah tidak mengambil opsi pemotongan anggaran karena hal itu akan memberikan dampak kepada perekonomian Tanah Air.

Dia menjelaskan efisiensi tersebut sesuai dengan salah satu fungsi APBN yakni alat untuk stabilisasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain stabilisasi, APBN, kata dia, juga berfungsi untuk alokasi dan distribusi yang tepat.

Belanja yang seharusnya tidak perlu, kata dia, harus dikurangi terutama menyikapi kondisi ekonomi global yang melemah.

Ekonomi global yang melemah itu, lanjut dia, juga berdampak ke Indonesia yang tumbuh melambat 5,02 persen pada kuartal ketiga tahun ini dibandingkan periode sama tahun lalu mencapai 5,17 persen.

Begitu juga ketika pertumbuhan ekonomi melesat, kata dia, APBN menjadi alat untuk mengerem agar tidak membuang-buang anggaran.

Selain efisiensi, pemerintah juga melebarkan defisit akhir tahun 2019 yang diperkirakan mencapai 2,2 persen.

"Kenapa (defisit) dinaikkan? Supaya belanja tidak kami turunkan karena pertumbuhan (ekonomi) global menurun. Pertumbuhan Indonesia kena imbas, penerimaan pajak tidak mencapai target," katanya.

Sementara itu, postur APBN 2020 menggunakan asumsi dasar ekonomi makro antara lain pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, dan tingkat inflasi 3,1 persen.

Kemudian, nilai tukar rupiah Rp14.400 per dolar AS, tingkat bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan 5,4 persen dan harga minyak mentah Indonesia 63 dolar AS per barel.

Asumsi ekonomi makro lainnya yakni lifting minyak bumi ditetapkan sebesar 755 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1,19 juta barel setara minyak per hari.

Selain itu, sasaran pembangunan ditetapkan antara lain tingkat pengangguran sebesar 4,8 persen-5,0 persen, angka kemiskinan kisaran 8,5 persen-9,0 persen, gini rasio 0,375-0,380 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,51.

Melalui asumsi ekonomi makro itu, maka pendapatan dalam negeri ditetapkan sebesar Rp2.233,2 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.865,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp366,9 triliun dan hibah Rp0,5 triliun.

Dari sisi pengeluaran, belanja negara dalam APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp2.540,4 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.683,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp856,9 triliun.

Dengam rincian tersebut, maka defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp307,2 triliun atau 1,76 persen terhadap PDB yang diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menghindari opportunity loss dalam pencapaian target pembangunan serta pembiayaan inovatif.

Baca juga: Wamenkeu sebut kesenjangan pendapatan antargender perlu diperbaiki
Baca juga: Wamenkeu sebut pemberdayaan perempuan berpotensi tingkatkan ekonomi RI

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wamenkeu Ingatkan Agar BPJS Berhemat

Komentar