Hukum kemarin, hukuman mati koruptor hingga larangan cadar

Hukum kemarin, hukuman mati koruptor hingga larangan cadar

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (10/12/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita hukum kemarin (Selasa 10/12) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari wacana hukuman mati bagi koruptor hingga tanggapan soal rencana larangan bercadar dan memakai celana cingkrang.

Berikut lima berita hukum kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:

Saut Situmorang sebut rencana hukuman mati koruptor cerita lama

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan rencana penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi merupakan cerita lama.

"Ya sebenarnya itu cerita lama ya yang selalu ada di Pasal 2 tetapi di Pasal 2 itu kan dengan keadaan tertentu, yaitu kerugian negara, perekonomian negara yang sedang chaos dan kemudian pengulangan gitu," kata Saut di gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini

Presiden Jokowi sudah kantongi nama Dewan Pengawas KPK

Presiden Widodo sudah mengantongi nama-nama anggota Dewan Pengawas KPK namun belum mengumumkannya.

"Sudah (final), tapi belum (diumumkan)," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa saat menjawab pertanyaan wartawan yang bertanya soal nama Dewan Pengawas dan waktu pengumumannya.

Selengkapnya baca di sini

Komnas HAM tegaskan tak sepakat hukuman mati koruptor

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan ketidaksepakatannya terhadap wacana pemberian hukuman mati terhadap pelaku kejahatan termasuk koruptor.

"Kita tidak akan pernah berubah bahwa kita tidak bersepakat dengan hukuman mati, karena bagi Komnas HAM hak untuk hidup itu adalah hak asasi yang absolut," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini

Pimpinan KPK tanggapi positif adanya temuan baru kasus Novel Baswedan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menanggapi positif adanya temuan baru dalam pengungkapan kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan.

"Kalau sudah ada bukti baru dan segera diungkap kami sangat senang, sangat mendukung. Mudah-mudahan penyerang Mas Novel itu segera ditemukan," ucap Syarif di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini

Larangan cadar, BNPT: Radikalisme adalah soal "mindset"

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius menegaskan bahwa radikalisme adalah persoalan mindset, bukan sebatas masalah tata cara berpakaian.

"Jadi, saya sudah bilang berkali-kali. Pak Mahfud juga sependapat dengan saya. Jangan menstigma tata cara berpakaian dengan radikalisme," katanya, di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini
 

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Diberhentikan dari Direktur TVRI, Helmy tempuh jalur hukum

Komentar