Kemendagri minta APIP kawal ketat program prioritas Presiden Jokowi

Kemendagri minta APIP kawal ketat program prioritas Presiden Jokowi

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dalam kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pengawasan Pemerintahan Daerah 2020, di Jakarta, Rabu, (11/12/2019) (Boyke Ledy Watra)

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo meminta agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawal ketat lima program prioritas nasional yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo pada 13 November 2019 lalu.

"Melakukan pengawasan sejak dini dari proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pelaporannya. Harus benar-benar melihat apakah program nasional sudah terakomodir di daerah," kata Hadi Prabowo dalam kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pengawasan Pemerintahan Daerah 2020, di Jakarta, Rabu.

Selain program prioritas nasional terintegrasi dengan baik sampai ke tingkat daerah, peran APIP menurut dia juga diperlukan untuk memastikan program tersebut benar-benar terealisasi sesuai target, bukan asal-asalan direalisasikan saja.

"Peran dari inspektur provinsi, kabupaten kota yang ditegaskan bapak presiden adalah melakukan pengawasan, mengawal, meyakinkan agar benar-benar dilaksanakan dengan berkualitas," katanya.

Para inspektur tersebut juga harus memastikan program prioritas nasional benar-benar terakomodasi dengan baik dalam APBD, khususnya soal kesehatan dan pendidikan.

"Alokasi dana pendidikan sesuai undang-undang 20 persen dan kesehatan 10 persen, ini harus dipastikan benar-benar terealisasi dengan tepat, jangan hanya pada belanja modal saja, untuk kepentingan pejabat," ujarnya.

APIP kata dia harus berani dalam mengawasi, tidak takut dengan pejabat di daerah karena fungsi mereka sudah mendapatkan penguatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perangkat daerah.

"Pengawasan harus mampu lebih baik setelah diberikan kewenangan pada PP 72, inspektur itu di atas kepala OPD di bawah sekda, inspektorat adalah sebagai benteng akhir di dalam mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya.

Baca juga: Mendagri: APIP berfungsi baik kurangi risiko pidana kepala daerah

Baca juga: Peran APIP dikuatkan melalui PP

Baca juga: KPK undang 53 inspektur dari sejumlah daerah bahas penguatan APIP


Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar