DKPPU Kemenhub siap jadi Badan Layanan Umum

DKPPU Kemenhub siap jadi Badan Layanan Umum

Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, saat menerima penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Jakarta. ANTARA/HO-DKPPU

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan kembali meraih penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan bersiap menuju BLU (Badan Layanan Umum).

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Capt Avirianto mengatakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi  (ZI-WBK) merupakan predikat yang diberikan dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Kami bersyukur sekaligus tertantang dengan meraih predikat ZI-WBK. Sebab selama ini usaha kami pembangunan zona integritas yang bebas dari korupsi membuahkan hasil. Dan hal ini akan terus kami pertahankan dengan memberikan pelayanan yang terbaik serta transparan kepada semua pemangku kepentingan kami," kata Capt Avirianto dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Pengoperasian landas pacu 3 Soetta diharapkan turunkan tiket pesawat

Ia menambahkan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus memacu kinerja dan juga mengurangi pengeluaran serta beban negara maka DKPPU, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, saat ini tengah bersiap menjadi BLU. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pada pasal 21 berbunyi, Proses sertifikasi pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, 16, 17 dan 19 diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelayanan Umum.

Capt Avirianto juga menjelaskan pada pasal 22 disebutkan proses sertifikasi yang dimaksud pasal 21 dikenakan biaya. Lalu pada pasal 23 berbunyi, Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyelenggara Pelayanan Umum, serta proses dan biaya sertifikasi diatur dalam Peraturan Menteri.

Seperti yang diketahui bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, DKPPU mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Juga pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara.

"Cita-cita kami membawa DKPPU menjadi BLU bertujuan lebih berperan dalam dunia transportasi udara yang semakin kompetitif seperti saat ini. Sebagai BLU, nantinya kami memberikan pelayanan yang terbaik lagi. Selain itu tujuan besar dari DKPPU adalah meningkatkan keselamatan penerbangan sipil di Indonesia," kata Capt Avirianto.

Baca juga: Kemenkeu ingin Badan Layanan Umum dapat pinjaman murah

Ia juga menjelaskan bahwa untuk berhasil meraih predikat ZI-WBK, sejumlah langkah telah dilakukan oleh DKPPU.

Pada Juli 2019 misalnya, pihaknya melakukan deklarasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan sosialisasi penandatanganan pakta integritas, serta pemasangan pin pegawai di lingkungan DKPPU.

"Dengan itu, kami telah berkomitmen antikorupsi dan pengendalian gratifikasi DKPPU, dan deklarasi antipungutan liar telah dilakukan di internal lingkungan DKPPU," kata Capt Avirianto.

Baca juga: DKPPU Kemenhub deklarasikan wilayah bebas korupsi

Ia berharap dengan predikat ZI-WBK, DKPPU bersama operator penerbangan Indonesia akan terus berkomitmen untuk membangun zona integritas dalam interaksi sehari-sehari terkait tugas, pokok dan fungsinya.

Sehingga pada akhirnya tujuan besar yang ingin dicapai adalah DKPPU berhasil membangun zona integritas yang bebas korupsi.

Baca juga: Bidik investor, Kemenhub akan jadikan lima pelabuhan bebas korupsi

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kominfo-Kemenhub sepakati kompetensi nelayan gunakan radio

Komentar