Dalam melaksanakan tugas terkait dengan adanya deteksi penyimpangan juga tidak harus izin kepala daerah sehingga ruang gerak bapak ibu tidak dibatasiJakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo meminta agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki nyali untuk mencegah tindakan korupsi di daerah agar program prioritas nasional berjalan sesuai rencana.
"Tergantung nyalinya bapak ibu sendiri, kalau nyalinya sudah terbiasa takut dan ketakutan ya dikasih senjata apapun, tetap tumpul," kata Hadi Prabowo dalam kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pengawasan Pemerintahan Daerah 2020, di Jakarta, Rabu.
APIP kata dia harus berani dalam mengawasi, tidak takut dengan pejabat di daerah karena fungsi mereka sudah mendapatkan penguatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perangkat daerah.
Baca juga: KPI diharapkan tingkatkan pengawasan terkait konten kurang mendidik
Baca juga: Kemenag: Pelaporan digital madrasah perkuat pengawasan publik
Para aparatur, kata dia, setelah diberikan kewenangan lebih kuat dalam PP 72 tahun 2019 harus tegar dan memiliki kemampuan menginvestigasi dugaan atau potensi korupsi.
"Dalam melaksanakan tugas terkait dengan adanya deteksi penyimpangan juga tidak harus izin kepala daerah sehingga ruang gerak bapak ibu tidak dibatasi," katanya.
Menurut dia, keberanian pengawasan tentu ditujukan dengan tidak melakukan pembiaran terhadap dugaan korupsi, kemudian APIP jangan hanya melakukan tugas pengawasan yang ruang lingkupnya kecil-kecil saja.
"Saya siap membantu bapak ibu, grade-nya akan saya naikkan, TPP-nya juga saya pertimbangkan. Tapi kalau tidak ada laporan sama sekali ya percuma saja, negara seperti adem ayem tentram, dibelakang tikus-tikus bergentayangan," ujarnya.
Dengan keleluasaan melakukan pengawasan, Hadi berharap APIP bisa lebih efektif mengawal tahapan pembangunan mulai dari proses awal, perencanaan, pelaksanaan sampai tahap finalisasi progam.
"Fokusnya mengawal persiapan, perencanaan, tahapan pelaksanaan pembangunan, karena kalau dari sisi perencanaan sudah banyak persoalan apalagi pelaksanaan, awasi itu ULP nya, proses pengadaan barang dan jasa," ujarnya.
Baca juga: Kemendagri minta APIP kawal ketat program prioritas Presiden Jokowi
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
