PDIP setuju evaluasi pelaksanaan Pilpres bukan sistem

PDIP setuju evaluasi pelaksanaan Pilpres bukan sistem

Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah, saat ditemui awak media di Jakarta, Rabu, (30/10/2019). ANTARA/Boyke Ledy Watra/am.

Hanya saja bagaimana esensi kedaulatan rakyat itu tidak ditumpangi berbagai pihak untuk merusak prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara kita
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku setuju dilakukannya evaluasi pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) bukan dalam hal sistemnya yaitu pemilihan langsung.

"Karena bagi PDIP, sistem pemilihan presiden untuk memperkuat sistem presidensil, cara yang paling mendekati adalah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu yang demokratis, jujur dan adil," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, kalau dilihat dari indikator pelaksanaan Pilpres 2019, laporan berbagai pihak memang ditemukan adanya residu dalam prosesnya yaitu maraknya politik identitas yang digunakan berbagai pihak dalam Pilpres.

Baca juga: Basarah: Pancasila harus dimasukkan lagi jadi pelajaran wajib

Menurut dia, dalam sistem pemerintahan presidensil, cara yang paling efektif untuk perkuat sistem presidensil adalah Pilpres langsung dalam rangka mewujudkan esensi kedaulatan rakyat.

"Hanya saja bagaimana esensi kedaulatan rakyat itu tidak ditumpangi berbagai pihak untuk merusak prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara kita," ujarnya.

Dia menilai, "saat ini sudah waktunya melakukan refleksi kritis antara lain adalah mari kita pandang dan posisikan bahwa demokrasi itu bukan sebuah momentum elektoral".

Menurut dia, demokrasi harus dipandang sebagai satu pembangunan peradaban bangsa dan demokrasi harus dimulai dari cara pikir, cara pandang dan sikap,

Baca juga: Basarah: Tak ada bangsa besar karena jiplak ideologi bangsa lain

"Karena ketika demokrasi mengabaikan prinsip-prinsip bernegara dan berbangsa, demokrasi mengabaikan prinsip-prinsip perbedaan yang menyatukan sebagaimana Bhineka Tunggal Ika. Jika demokrasi mengabaikan kesetaraan di antara kita, demokrasi menolak perbedaan maka sesungguhnya demokrasi langsung yang kita lakukan ini memberikan bencana," tuturnya.

Artinya menurut dia, jangan kemudian kontestasi demokrasi yang dipandang sebagai momentum Pilpres dan Pileg sebagai sesuatu hidup dan mati seseorang atau satu kelompok.

Karena itu, kaderisasi di dalam parpol itu penting agar setiap pelaku demokrasi peserta pemilu memahami bahwa pemilu adalah sekadar sarana dalam tujuan berbangsa dan bernegara.

"Dan kemudian dia menyadari bahwa lawan-lawan di dalam pemilu adalah sekadar mitra demokrasi, lawan berdebat adalah mitra berfikir jangan kita anggap sebagai sesuatu peperangan sehingga membunuh satu sama lain apalagi demgan eksploitasi politik identitas yang mengedepan proses pemilu kemarin," ujarnya.

Baca juga: FPDIP dukung amendemen terbatas UUD hadirkan haluan negara

Baca juga: Basarah: Wacana evaluasi Pilkada langsung perlu direspon

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK cecar 24 pertanyaan ke Sekjen PDIP

Komentar