Jakarta (ANTARA) - Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama bersama Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian, Badan Litbang Pertanian, serta PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) guna membahas kendala distribusi pupuk bersubsidi.

Ketua Komisi IV Sudin dari Fraksi PDIP memimpin rapat tersebut menegaskan bahwa besarnya jumlah subsidi yang diberikan pemerintah belum efektif dalam pelaksanaan pupuk bersubsidi untuk petani.

"Masih menimbulkan banyak permasalahan, antara lain petani kesulitan mengakses pupuk bersubsidi, kelangkaan pupuk yang disebabkan karena kurang validnya data," kata Sudin di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI Jakarta, Kamis.

Sudin menjelaskan bahwa data luas lahan baku sawah Nasional yang belum valid menjadi salah satu faktor belum efektifnya pelaksanaan distribusi pupuk. Padahal, data lahan baku sawah menjadi rujukan kebijakan pemerintah terkait volume dan sebaran distribusi pupuk.

Selain itu, Sudin menyebutkan permasalahan lainnya soal distribusi pupuk, yakni penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk, penimbunan penjualan pupuk di luar wilayah distribusi, serta kurang efektifnya pengawasan pupuk pestisida.

Namun demikian, pemerintah berupaya memperketat jalur distribusi pupuk subsidi dengan program Kartu Tani. Kartu Tani mengintegrasikan data pelaksanaan pupuk subsidi secara "online" dan "real time".

"Kendati seluruh petani mendapatkan akses kartu tani, ada kendala seperti petani lupa pin, praktik penebusan secara manual, dan terdapat kios-kios nonresmi yang menjual pupuk subsidi," kata Sudin.

Ada pun saat ini pemerintah menggunakan luas lahan baku sawah Indonesia tercatat seluas 7,1 juta hektare. Data luas lahan ini diterbitkan melalui Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN-RI No 339/2018 tanggal 8 Oktober 2018.

Rapat yang semula dijadwalkan pukul 13.00 WIB ini baru dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Hadir dalam rapat ini, antara lain Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Sarwo Edhy, Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Achmad Tossin dan Direktur Utama Pupuk Kaltim Bakir Pasaman.


Baca juga: Anggota DPR ingin pemerintah atasi persoalan distribusi pupuk subsidi
Baca juga: Pupuk Indonesia siapkan stok pupuk subsidi tiga kali lipat
Baca juga: Presiden: Pemerintah akan terus perbaiki subsidi energi dan pupuk

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019