Diperlukan skema pengelolaan keuangan yang berkesinambungan untuk mendukung biaya mendapatkan sertifikatKuta, Badung (ANTARA) - Sejumlah pelaku usaha nasional mengakui pentingnya sertifikasi perikanan berkelanjutan sebagai salah satu persyaratan yang kini semakin diperhatikan oleh berbagai pihak dalam mata rantai perdagangan global.
General Manager Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Abdul Muis Sulaiman dalam diskusi panel tentang perikanan berkelanjutan di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis, menyatakan bahwa program sertifikasi perikanan telah semakin banyak diminati pelaku usaha.
Namun, Abdul Muis juga mengingatkan bahwa masih ada sejumlah tantangan dan hambatan yang harus dihadapi berbagai pelaku usaha agar mereka dapat meningkatkan diri guna mencapai tahap pengelolaan perikanan berkelanjutan sebagaimana yang diharapkan.
Baca juga: DFW: Sertifikasi HAM akan tingkatkan citra perusahaan perikanan
"Diperlukan skema pengelolaan keuangan yang berkesinambungan untuk mendukung biaya mendapatkan sertifikat," katanya.
Untuk itu, ujar dia, perlu adanya semacam skema pembiayaan public-private partnership atau kemitraan publik-swasta guna mendukung proses sertifikasi dan resertifikasi.
Ia juga mengemukakan, masih diperlukan adanya SDM serta sistem dan teknologi untuk dapat menyediakan data yang berkualitas dan berkesinambungan terkait pengelolaan perikanan berkelanjutan.
Selain itu, Abdul Muis menyatakan perlu pula penyederhanaan birokrasi, perizinan dan keselarasan regulasi yang berlaku baik di pusat maupun daerah untuk mendapatkan persyaratan memperoleh sertifikat.
Baca juga: KKP dorong perwujudan SDM unggul melalui sertifikasi kompetensi
Senada, Direktur Eksekutif Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia, Saut Tampubolon, mengatakan bahwa sudah saatnya Indonesia mengharmonisasikan kebijakan sektor perikanan.
Saut menegaskan produk ikan yang sudah tersertifikasi pasti juga akan mematuhi mekanisme pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
Menurut dia, pihaknya juga telah melatih pelaku usaha perikanan kecil seperti nelayan tradisional agar mereka dapat memperlakukan ikan dengan baik di atas kapal tangkap ikan agar sesuai dengan persyaratan sertifikasi untuk pengelolaan berkelanjutan.
Sementara itu, pakar perikanan IPB Luky Adrianto mengingatkan pelaku usaha perikanan harus benar-benar bisa memastikan penangkapan ikan dari kawasan perairan hingga tersaji di meja makan betul-betul bisa traceable atau terlacak dengan baik.
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Himawan Hariyoga menyatakan Indonesia perlu lebih gigih dalam mengelola sektor kelautan berkelanjutan.
"Kita sebagai negara maritim harus lebih gigih dalam mengelola kawasan laut secara berkelanjutan," kata Himawan Hariyoga di Denpasar, Bali, Rabu (11/12).
Kementerian PPN/Bappenas melalui satuan kerja Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menyelenggarakan Lokakarya Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional pada 11-12 Desember 2019.
Penentuan arah kebijakan pengelolaan perikanan berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dimuat dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya pada Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi.
Baca juga: KKP dorong pengusaha lindungi awak kapal perikanan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2019
