BIN minta humas bisa ikut kawal kebijakan pemerintah

BIN minta humas bisa ikut kawal kebijakan pemerintah

Badan Intelijen Negara (BIN) menyelenggarakan Forum Koordinasi Antar Humas Kementeriaan dan Lembaga (K/L) negara lainnya pada Kamis (12/12) di Gedung Soekarno-Hatta, BIN. (ANTARA/Ho-Humas BIN)

Antisipasi atas resistensi tersebut harus dapat diminimalisir bahkan direduksi dampaknya
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Utama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Zaelani meminta humas yang tergabung dalam Badan Koordinasi  (Bako Humas) Kementerian dan Lembaga dapat ikut berperan mengawal kebijakan pemerintah.

"Kita ketahui bersama, tantangan periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma"ruf Amin tidaklah ringan. Berbagai persoalan seperti masalah radikalisme dan fenomena membanjirnya arus informasi melalui media sosial khususnya penyebaran hoaks yang memiliki keterkaitan dengan penyebaran radikalisme masih belum teratasi secara menyeluruh," ujar Zaelani dalam acara Bako Humas di Jakarta, Kamis.

Di sisi lain pencapaian visi dan misi Joko Widodo - Ma'ruf Amin terkait dengan penyederhanaan regulasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi birokrasi maupun menciptakan iklim investasi serta percepatan pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan tantangan dan hambatan tersendiri.

Baca juga: Anggota DPR: BIN tingkatkan peringatan dini jelang Natal-Tahun Baru

Beberapa contohnya adalah masih adanya sikap resistensi dari beberapa elemen masyarakat, termasuk tantangan eksternal, seperti resesi ekonomi global dan era disrupsi saat ini.

Berangkat dari hal tersebut diatas, BIN telah mengambil langkah untuk mengoptimalkan peran Bakohumas guna meningkatkan sinergi dalam rangka menyukseskan berbagai Kebijakan Pemerintah dengan menggelar Forum Koordinasi Antar Humas Kementeriaan dan Lembaga (K/L) negara lainnya pada Kamis (12/12) di Gedung Soekarno-Hatta, BIN.

Narasumber kegiatan itu yaitu, Juru Bicara Kepala BIN. Dr. Wawan Hari Purwanto, Dewan Pengawas LPP RRI, Dra. Dwi Hernuningsih, MA., dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo.Prof. Dr. Widodo Muktiyo, SE. M.Com.

Zaelani mengatakan terkait kebijakan pemerintah seperti upaya penyederhanaan regulasi dan deradikalisasi, tentunya terdapat resistensi dari elemen masyarakat yang belum memahami dan tidak menerima kebijakan tersebut.

"Antisipasi atas resistensi tersebut harus dapat diminimalisir bahkan direduksi dampaknya guna menghindari polemik yang dapat memicu kegaduhan publik”, ungkap Zaelani.

Kemudian dilanjutkan oleh narasumber Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo. Prof. Dr. Widodo Muktiyo, SE. M.Com yang menekankan pentingnya sinergi humas antar kementerian untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah.

"Koordinasi antar Humas Kementerian menjadi hal utama untuk berbagi data dan fakta tentang isu yang berkembang di masyarakat. Jadi, isu aktual bisa langsung di jawab kementerian terkait. Tidak kalah penting, Kementerian dan Lembaga juga harus melepaskan ego sektoral", papar
Widodo.

Baca juga: Gerindra sebut BIN sukses topang program infrastruktur Joko Widodo

Sementara Juru Bicara Kepala BIN. Dr. Wawan Hari Purwanto, sebagai narasumber dalam forum tersebut mengatakan pentingnya menyukseskan kebijakan Presiden.

"BIN mengikuti kebijakan Presiden termasuk penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta program deradikalisasi. Intelijen bertugas dalam mengamankan kebijakan tersebut. Di sisi lain, radikalisme juga menjadi ancaman yang perlu menjadi atensi semua pihak, sehingga diperlukan beberapa langkah antisipasi. " imbuh Wawan.

Making deliver
Selanjutnya narasumber lainnya, Dewan Pengawas LPP RRI, Dra. Dwi Hernuningsih, MA., menyatakan pentingnya kebijakan Pemerintah dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

"Dalam Komunikasi, maksud making deliver adalah kebijakan Pemerintah dapat tersosialisasikan dengan baik, dipahami masyarakat, hingga mendapat sambutan dari publik tanpa menimbulkan kegaduhan politik serta pentingnya menggunakan wawasan kebangsaan dalam menyampaikan informasi Pemerintah," papar Dwi.

Forum komunikasi ini telah mengidentifikasi dan memetakan potensi dan berbagai kendala Bakohumas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dilakukan guna memastikan visi misi pemerintahan terwujud.

Baca juga: BIN: penyelenggara negara harus steril ideologi berbeda

Forum komunikasi ini juga telah merumuskan berbagai rencana aksi guna mengoptimalkan peran strategis Bakohumas dalam mengawal dan mensukseskan program-program strategis pemerintahan.

Pada bagian akhir, forum ini juga mencari berbagai terobosan dan kesepahaman tentang berbagai langkah-langkah yang diperlukan dalam percepatan dan optimalisasi peran dan fungsi Bakohumas sebagai ujung tombak kesuksesan kebijakan pemerintahan.

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi minta Pangeran Abu Dhabi jadi dewan pengarah pembangunan ibu kota baru

Komentar