PDIP: Reformasi partai melalui kaderisasi SDM

PDIP: Reformasi partai melalui kaderisasi SDM

Anggota Komisi II DPR RI yang juga utusan khusus Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Dr Komaruddin Watubun MH didampingi Bupati Biak Herry Ario Naap M.Pd.(ANTARA News Papua/Muhsidin)

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun menilai proses reformasi di internal partainya dilakukan melalui rekrutmen dan kaderisasi Sumber Daya Manusia (SDM) di partai tersebut.

"Dari keterbatasan sumber daya yang kami miliki, proses itu (reformasi partai) tetap berjalan sampai hari ini dalam proses rekrutmen dan dan kaderisasi," kata Komaruddin dalam diskusi bertajuk "Reformasi Partai Politik", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Suap politikus PDIP, tiga pengusaha dituntut 3,5 dan 2,5 tahun penjara

Baca juga: PDIP Jateng tambah tim pada hari terakhir penjaringan kandidat pilkada

Baca juga: Rakernas I PDIP momentum konsolidasi politik pemerintahan


Dia mengatakan proses reformasi partai tersebut menjamin organisasi PDIP Perjuangan menjadi satu-satunya partai politik di Asia Tenggara yang memperoleh penghargaan ISO 2001 dari tahun 2019 sampai saat ini.

Menurut dia dalam proses kaderisasi partai cukup baik dengan membentuk Sekolah Partai untuk membekali kader yang menjadi anggota legislatif dan kepala daerah.

"Sekolah partai tersebut untuk anggota legislatif maupun kepala daerah dari PDIP bahkan Presiden. Karena kami sebagai partai terbuka menyadari kaderisasi yang tumbuh di internal partai dari bawah," ujarnya.

Dia mengatakan seluruh calon anggota DPR RI asal PDIP setelah terpilih dididik sesuai standar partai sehingga langkah politiknya sesuai garis kebijakan partai.

Selain itu menurut dia, calon kepala daerah dari PDIP setelah menerima rekomendasi partai maka dimasukkan dalam sekolah partai.

"Dan tentu sekolah yang singkat itu tidak mungkin mengubah perilaku orang karena, soal tingkat kedisiplinan, persoalan bangsa ini," katanya.

Baca juga: Johan Budi usul KPK dilibatkan cegah politik uang di Pilkada

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden bantah UU baru lemahkan KPK

Komentar