DKI siap kolaborasi dengan berbagai unsur tanggulangi kemiskinan

DKI siap kolaborasi dengan berbagai unsur tanggulangi kemiskinan

Warga beraktivitas di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Presiden Joko Widodo mengklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 10.96 persen pada tahun 2014 menjadi 9.41 persen pada Maret 2019. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Pemprov DKI Jakarta siap berkolaborasi dengan berbagai unsur untuk penanggulangan kemiskinan di ibu kota.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta di Balaikota Jakarta, pada Kamis ini, yang menghasilkan deklarasi pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) berbasis kawasan untuk pengentasan kemiskinan dimulai di Kelurahan Kalibaru.

"Kami ingin agar menggunakan salah satu tempat yang paling kompleks masalahnya, dikerjakan secara kolaborasi, dari pemerintah, dari unsur dunia usaha, dari akademisi, dari NGO dan dari unsur komunitas masyarakat setempat, bersama-sama menyiapkan programnya, merencanakan dan eksekusi," kata Anies.

Kelurahan Kalibaru, dipilih sebagai proyek percontohan pengentasan kemiskinan yang bisa diadaptasi di wilayah lain, yang dilakukan dengan kolaborasi antara unsur pemerintah dan non pemerintah yang meliputi akademisi, dunia usaha, organisasi non pemerintah, filantropi serta unsur masyarakat lokal di Kelurahan Kalibaru.

Deklarasi pengarusutamaan TPB/SDGs tersebut, ditandatangani gubernur selaku Penanggung Jawab TKPK Provinsi DKI Jakarta bersama-sama perwakilan dari seluruh unsur pemangku kepentingan yakni Bappeda DKI Jakarta, Universitas Indonesia (unsur akademisi), PT Astra International Tbk (unsur dunia usaha), Yayasan Hidung Merah (unsur NGO), BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta (unsur filantropi) serta PKK Kelurahan Kalibaru (unsur masyarakat lokal).

Baca juga: Pengadaan alat bantu disabilitas dinilai kurang proporsional

Baca juga: Anies singgung ketimpangan hingga label pahlawan

Baca juga: Petugas gabungan gelar operasi yustisi bagi PKL liar dan PMKS


"Dari pengalaman itu, kita berharap bisa nanti dimanfaatkan untuk tempat-tempat yang lainnya, sekaligus juga kita punya program CAP (Community Action Plan). Jadi, kita ingin kampung-kampung yang sekarang masyarakatnya berstatus sosial-ekonomi rendah itu ditingkatkan kesejahteraannya, sehingga nanti kampungnya pun menjadi kampung yang baik dan sehat," ujar Anies.

Anies menekankan kemiskinan bukan masalah baru di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu, penyelesaian permasalahan mulai bergeser, dari awalnya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, menjadi mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan karena sebagian masyarakat Indonesia sudah sejahtera dan sudah saatnya bersama-sama berkolaborasi mengentaskan masyarakat yang secara sosial-ekonomi belum sejahtera.

"Sekarang kita berhadapan masalah kemiskinan bersamaan dengan ketimpangan. Kalau hanya kemiskinan saja, maka tidak ada komplikasi psikologis, sosiologis, sebesar ketimpangan bersama dengan kemiskinan. Karena itu, membereskan kemiskinan di Jakarta menjadi sebuah tantangan unik. Di kota ini, ditambah dengan migrasi yang berjalan secara terus menerus atau kita biasa menyebutnya urbanisasi, sehingga kita memiliki satu persoalan yang kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan masalah kemiskinan-kemiskinan di daerah lain di Indonesia," ujar Anies.

Anies juga menggambarkan kehidupan dari masyarakat miskin Jakarta yang ekstrem dengan kondisi kesehatan masyarakat, sirkulasi udara perumahan, intensitas cahaya perkampungan, hingga kondisi psikologis berada dalam kesendirian.

"Hari ini, kita mulai hari ini. Kami berharap sekali tempat ini harus menjadi contoh sukses terkait program pengentasan kemiskinan. Pendekatannya menarik, pendekatannya adalah melibatkan semuanya. Semangatnya, semangat kolaborasi untuk mewujudkan kegiatan kali ini. Saya berharap Rakerdanya jangan sampai sekadar hadir, tapi partisipasinya. Berikan ide gagasan yang konkret untuk dilaksanakan di Kalibaru," tutur Anies.

Untuk diketahui, dalam rentang waktu lima tahun (2017-2022), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan tingkat kemiskinan turun sebanyak 1 persen, yakni dari 3,78 persen pada tahun 2017 menjadi 2,78 persen pada tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta.

Target penurunan Tingkat Kemiskinan sebesar 1 persen di tahun 2022 tersebut, diharapkan dapat menjadi batu lompatan bagi Ibu Kota untuk mendukung tercapainya target TPB/SDGs, yakni memastikan tidak ada lagi orang yang hidup di bawah 1,25 dolar per hari (kesetaraan daya beli/purchasing power parity (PPP)) pada tahun 2030. Sinergi lintas sektor diharapkan dapat membantu memastikan terwujudnya target global 2030 dimana tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemiskinan Masih Menjadi Tantangan Ibukota

Komentar