AICHR sebut intoleransi, kekerasan berbasis agama di ASEAN meningkat

AICHR sebut intoleransi, kekerasan berbasis agama di ASEAN meningkat

Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum saat membuka Konsultasi AICHR tentang implementasi Pasal 22 Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Nusa Dua, Bali, Jumat. (13/12/2019). (Antara / Dokumentasi AICHR)

Jakarta (ANTARA) -

Intoleransi dan kekerasan berbasis agama di kawasan ASEAN meningkat dalam beberapa dekade terakhir khususnya terhadap minoritas agama, sekte, atau agama lokal, kepercayaan, dan gerakan keagamaan baru.

"Gejala intoleransi terjadi dengan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, baik oleh Negara, atau oleh masyarakat ketika Negara tidak dapat memberikan perlindungan bagi korban atau mencegah intoleransi dan kekerasan," ujar Yuyun Wahyuningrum dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum saat membuka Konsultasi AICHR tentang implementasi Pasal 22 Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Nusa Dua, Bali, Jumat.

Pasal 22 Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN memberikan jaminan bahwa " Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan penyulutan kebencian atas dasar agama dan kepercayaan harus dihapuskan.
Baca juga: Perlindungan kebebasan beragama, elemen penting pembangunan ASEAN
Kebebasan beragama dan berkeyakinan juga dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Yuyun mengatakan kebebasan beragama dan berkeyakinan melindungi hak setiap manusia untuk percaya dan mengubah agama atau kepercayaan. Itu tidak melindungi agama atau kepercayaan seperti itu.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan berlaku untuk individu, sebagai pemegang hak, yang dapat menggunakan hak ini baik secara individu atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi.

Praktik kebebasan beragama karenanya dapat juga memiliki aspek kolektif.

"Semua orang memiliki hak untuk memanifestasikan agama atau kepercayaan mereka baik secara individu atau dalam komunitas dengan orang lain dan secara publik atau pribadi dalam ibadah, ketaatan, praktik dan pengajaran, tanpa takut akan intimidasi, diskriminasi, kekerasan atau serangan," ujar Yuyun.

Kebebasan beragama atau berkeyakinan pada hakekatnya terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak asasi manusia dan kebebasan fundamental lainnya yang semuanya berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang pluralistik, toleran, dan demokratis.

"Ekspresi keyakinan agama atau non-agama, atau pendapat tentang agama atau kepercayaan, juga dilindungi oleh hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang diabadikan dalam Pasal 23 Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dan Pasal 19 ICCPR," ujar Yuyun.

Baca juga: AICHR: kebebasan berpendapat dijamin hukum internasional, regional
Baca juga: Tidak semua negara ASEAN dianggap terbuka soal HAM, demokrasi

 

Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Maria D Andriana
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar