"Perlu diantisipasi bunder-bunder politik yang menimbulkan kemarahan atau protes dari rakyat dalam skala yang masif," kata M Qodari di sela kegiatan diskusi ”Indonesia's Economic and Political Outlook 2020” di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Jokowi dan Prabowo bahas stabilitas keamanan dan politik
Baca juga: Mendagri komitmen jaga stabilitas politik dalam negeri
Baca juga: Wapres Ma'ruf berharap jangan ada destabilisasi politik nasional
Contohnya, kata dia, seperti kontroversi RUU KUHP yang menciptakan gelombang protes besar, karena RUU tersebut menyita perhatian banyak kalangan.
RUU KUHP mengatur setiap kehidupan masyarakat mulai dari lahir sampai kematian, ketika ada yang tidak sesuai dalam rancangan undang-undang tersebut maka banyak menuai protes, bahkan dengan gelombang besar.
"Manajemen menjadi penting, jangan sampai semua undang-undang yang kontroversial menimbulkan atau memicu demonstrasi yang besar, dikumpulkan dalam satu titik yang bersamaan," katanya.
Selain soal undang-undang, Kabinet Indonesia Maju kata dia juga mesti lebih hati-hati dengan tidak membuat blunder, dengan tindakan kontoversial yang menuai reaksi publik.
Selama tidak ada tindakan blunder, situasi stabil politik pada 2020 bahkan bisa berlanjut sampai akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo, karena presiden didukung oleh 85 persen kekuatan politik, apalagi kompetitor ketika pilpres Prabowo Subianto dengan Gerindra ikut bergabung.
"Kemarin Pak SBY pidato akhir tahun, kalau saya boleh dibilang pidato itu sebetulnya semacam endorsement atau dukungan kepada pemerintahan, artinya sebetulnya partai Demokrat per hari ini itu pada posisi mendukung pemerintah," ujarnya.
Baca juga: Presiden-wapres terpilih diharapkan mampu membangun stabilitas politik
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
