Potensi 'carbon credit' dapat tingkatkan nilai tawar Indonesia

Potensi 'carbon credit' dapat tingkatkan nilai tawar Indonesia

Co-founder Foreign Policy Community Indonesia (FPCI), Peter F Gontha usai membuka acara diskusi bertajuk ‘Indonesia’s Economic and Political Outlook 2020’ di Jakarta, Jumat (13/12/2019). (ANTARA/Aria Cindyara)

Jakarta (ANTARA) - Potensi besar Indonesia dalam pasar perdagangan karbon antarnegara atau carbon credit yang begitu besar, karena memiliki sumber alam seperti hutan dan mangrove yang luas, dapat menjadi nilai tawar atau bargaining power bagi Indonesia dalam perdagangan dengan negara-negara lain.

Salah satu pendiri Foreign Community Policy of Indonesia, Peter F Gontha, mengatakan usai membuka acara diskusi bertajuk ‘Indonesia’s Economic and Political Outlook 2020’ yang digelar oleh FPCI bersama Price Waterhouse Coopers (PwC) di Jakarta, Jumat, Indonesia merupakan pusat dari sumber daya alam yang dapat menyerap emisi karbon dari berbagai negara di dunia, sehingga memiliki potensi besar dan menjanjikan dalam pasar karbon.

Baca juga: Isu lingkungan harus jadi salah satu agenda utama Indonesia tahun 2020

Gontha meyakini sumber daya alam Indonesia yang menghasilkan 90 persen verified carbon units itu dapat meningkatkan daya tawar dan kekuatan dalam hubungan perdagangan dengan negara-negara lain, salah satunya dalam kasus diskriminasi Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit Indonesia.

“Contohnya Eropa memerlukan karbon dari kita, kita jangan jual karbon dengan mereka apabila kita masih memusuhi kelapa sawit kita,” katanya.

Oleh karena itu, Gontha, yang merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia itu, mengatakan Indonesia perlu memelihara hutan, mangrove, dan lahan gambut dengan baik.

Baca juga: Indonesia mulai bidik potensi perdagangan karbon

Dengan sumber daya alam yang dimiliki, dia juga mengatakan Indonesia seharusnya lebih agresif lagi dalam mengemukakan masalah lingkungan di tataran internasional, terlebih mengingat persoalan karbon juga menjadi apa yang sudah disepakati dalam Perjanjian Paris atau Paris Agreement.


Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia mulai membidik potensi perdagangan emisi karbon antarnegara atau carbon credit.

Baca juga: Bank Dunia: Skema harga karbon berlipat sejak 2012

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pada Selasa (10/12) lalu, bahwa Indonesia memiliki 75 hingga 80 persen carbon credit dunia dari hutan, mangrove, gambut, rumput laut, hingga terumbu karang. Potensi dagang yang dapat dihasilkan diperkirakan mencapai 82 hingga 100 miliar dolar AS per tahun.

Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah menyusun format agar Indonesia bisa menjual potensi tersebut dan menambah pemasukan negara.

Pewarta: Aria Cindyara
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Karbon hitam Cilegon mampu tekan impor Rp1,5 triliun

Komentar