Menkopolhukam harapkan PPP jadi parpol penggerak moderasi Islam

Menkopolhukam harapkan PPP jadi parpol penggerak moderasi Islam

Menkopolhukam Mahfud MD (kanan) disaksikan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa (kedua kanan) dan Sekjen DPP PPP Arsul Sani (ketiga kanan) secara simbolis memukul gong sebagai tanda pembukaan Musyawarah Kerja Nasional ke-V PPP, di Jakarta, Sabtu (14/12/2019). ANTARA FOTO/Risky Andrianto/hp/pri.

Paham radikalisme yaitu ketiga kelompok itu, selalu menyalahkan orang, memerangi orang, dan mengajak mengubah sistem yang sudah disepakati."
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berharap PPP menjadi partai politik penggerak moderasi Islam di Indonesia.

"Moderasi Islam itu adalah partai yang menerima NKRI sebagai produk kesepakatan bangsa, para ulama, dan tokoh bangsa lainnya dan bernafaskan Islam dalam setiap penyelenggaraan negara. Bukan menyalahkan orang Islam," kata Mahfud dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ke-V PPP, di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Presiden: Terorisme dan radikalisme masih menjadi tantangan serius

Baca juga: PKB : Radikalisme dan terorisme harus diberantas hingga akarnya

Baca juga: Moeldoko ungkap tujuan penerbitan SKB Radikalisme dan PP Terorisme


Mahfud menjelaskan orang Islam yang suka menyalahkan orang Islam yang lain, secara ilmiah ada tiga kelompok, pertama kelompok takfiri yaitu seorang memandang orang lain salah kalau tidak sama dengan dirinya.

Dia mencontohkan, kalau ada orang yang memegang boneka burung garuda, dinilai menyembah berhala dan menyalahkan orang lain.

Kelompok kedua menurut dia yaitu jihadis yaitu orang yang pikirannya mengebom terhadap orang yang tidak sama pemikirannya.

"Ketiga, ada ideologis, yang mengatakan negara ini salah dan harus dirombak dan ganti sistem menjadi negara Islam," ujarnya.

Menurut dia, seharusnya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, seharusnya memasukan nilai-nilai Islam sehingga substansi ajaran Islam masuk dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Dia mengatakan pemerintah mengajak semua unsur di dalam PPP mulai sesepuh, ulama, kiai, pimpinan partai, pengurus DPP PPP hingga daerah khususnya kaum muda partai, untuk bersama-sama melawan berkembangnya paham radikalisme.

"Paham radikalisme yaitu ketiga kelompok itu, selalu menyalahkan orang, memerangi orang, dan mengajak mengubah sistem yang sudah disepakati," katanya.

Menurut dia, pengertian radikalisme itu sangat banyak namun dalam hukum Indonesia yang dipakai adalah tindakan kekerasan untuk melawan sistem yang sudah disepakati bersama untuk menggantikan sistem tersebut.

Selain itu Mahfud mengatakan PPP sebagai wadah politik umat, ke depan harus menjadi partai Islam modern yang inklusif dan mendukung proses pemberantasan korupsi.

Menurut dia, tren anak muda atau kaum milenial saat ini ingin ikut partai Islam namun penampilannya tetap modis.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah janji berdayakan nelayan Natuna

Komentar