Menteri PUPR: Pembangunan kawasan nelayan tingkatkan ekonomi pesisir

Menteri PUPR: Pembangunan kawasan nelayan tingkatkan ekonomi pesisir

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. ANTARA/HO-Kementerian PUPR/pri.

Pembangunan kawasan nelayan perlu dilakukan lintas sektoral mulai dari hunian, penataan kawasan pantai termasuk sanitasi dan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menilai pembangunan dan perbaikan kawasan nelayan dapat meningkatkan meningkatkan ekonomi para nelayan yang bertempat tinggal di kawasan pesisir.

"Laut adalah masa depan negara Indonesia sebagai negara maritim. Untuk itu Kementerian PUPR selalu koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan harkat nelayan, sebagai penghayatan Indonesia sebagai negara kepulauan," kata Menteri Basuki dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pembangunan kawasan nelayan, menurut Menteri Basuki, perlu dilakukan lintas sektoral mulai dari hunian, penataan kawasan pantai termasuk sanitasi dan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan.

Adanya kawasan nelayan yang ditingkatkan infrastrukturnya seperti hunian, sanitasi dan air bersihnya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi para nelayan tersebut.
Baca juga: Masyarakat nelayan prioritas khusus pembangunan, sebut Menteri PUPR

Menteri PUPR itu mengatakan bahwa program pembangunan dan perbaikan kawasan nelayan telah laksanakan di sejumlah wilayah pesisir di Indonesia seperti di Kalimantan Barat, Pontianak, Tegal, dan Tambak Lorok Semarang.

Kementerian juga sudah melakukan penataan kawasan Pantai Gandoriah dan Waterfront City Sungai Pariaman untuk mewujudkan kota pesisir yang modern. Pembangunannya dilakukan pada tahun 2019 dengan anggaran Rp7 miliar.

Di Kota Pariaman, Sumatera Barat sendiri, Kementerian PUPR telah membangun pengaman pantai di Pariaman untuk mencegah kerusakan akibat abrasi pantai dan sebagai sistem peredam energi gelombang air laut. Pembangunannya dilakukan sejak April 2019 dengan anggaran Rp2,6 miliar.

Selain itu Kementerian PUPR juga telah menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.000 unit senilai Rp17,5 juta/unit yang tersebar di empat kecamatan yakni Pariaman Utara (400 unit), Pariaman Timur (190 unit), Pariaman Selatan (140 unit) dan Pariaman Tengah (270 unit).

Baca juga: Pindahnya Ibu Kota dikuatirkan ganggu kawasan tangkap nelayan
Baca juga: Anggota DPR: berdayakan sektor perikanan kawasan perbatasan

Pewarta: Aji Cakti
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur Jabar & Menteri PUPR rencakan aksi atasi banjir

Komentar