Kemendagri ingatkan potensi polarisasi masyarakat pada Pilkada

Kemendagri ingatkan potensi polarisasi masyarakat pada Pilkada

Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar. ANTARA/Boyke Ledy Watra/am.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri mengingatkan masih adanya potensi polarisasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 mendatang.

Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, di Jakarta, Minggu, mengatakan semua pihak mesti berperan aktif untuk mengantisipasi polarisasi masyarakat karena Pilkada 2020, utamanya pada media sosial yang memungkinkan setiap orang membuat konten sesuai kehendaknya masing-masing.

"Hati-hati dengan produksi konflik yang ditimbulkan media sosial, ada hoaks, dan lain-lain, apalagi mendekati hari pelaksanaannya, biasanya suasana menjadi panas," kata dia.

Kampanye hitam atau negatif yang berpotensi memecah belah masyarakat kata dia harus dilawan, caranya dengan membuat kampanye-kampanye positif.

"Di sinilah peran peserta Pilkada dan Parpol agar ikut serta meminimalisir suasana panas dan konflik di tengah masyarakat," kata Bahtiar.

Kemudian, menurut Bahtiar, politik identitas, politisasi SARA juga diduga masih akan menjadi ancaman pada Pilkada tahun 2020 yang akan digelar di 270 daerah.

Ancaman dan potensi itu kata dia perlu menjadi perhatian bersama agar bisa diantisipasi seluruh komponen bangsa, terutama bagi daerah yang akan menggelar pesta demokrasi.

"Memang butuh kerja sama semua pihak, pemerintah, penyelenggara, peserta, juga masyarakat untuk melawan ancaman Pilkada 2020 ini," ujarnya.

Baca juga: Nasdem lakukan konsolidasi jelang Pilkada Sumbar 2020

Baca juga: Bawaslu Sulsel antisipasi petahana mobilisasi ASN pada Pilkada 2020

Baca juga: Arsul: Mukernas PPP matangkan persiapan Pilkada 2020

Baca juga: Bawaslu Bali menggelar Perkemahan Bakti Pemilu

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU mengusulkan rekap elektronik dalam penyelenggaraan pemilu

Komentar