NU tegaskan tidak dapat didikte China soal Uighur

NU tegaskan tidak dapat didikte China soal Uighur

Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini (tengah) berdoa di pusara mantan pemimlin NU Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat ziarah ke makam tokoh NU di Jombang, Kamis (17/10/2019), dalam rangka menyambut peringatan Hari Santri Nasional 2019. ANTARA/Anom Prihantoro/pri.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama HA Helmy Faishal Zaini menegaskan NU tidak dapat didikte siapapun termasuk Cina, terutama soal isu kemanusiaan etnis Uighur di Provinsi Xinjiang.

"Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang independen dan tidak terikat dan tidak bisa didikte oleh pihak manapun," kata Helmy kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan sikap NU sejak awal sudah jelas terkait Uighur. Prinsipnya NU menolak segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang menciderai kemanusiaan.

Helmy juga menjelaskan pemberitaan yang tidak benar dari Wallstreet Journal tentang adanya rayuan dan bujukan Pemerintah RRC kepada NU agar tidak berkomentar soal Muslim Uighur.

Baca juga: Lima juta muslim Uighur diperkirakan masih di kamp penampungan
Baca juga: ACT tentang pengungsi Uighur: Indonesia anti penjajahan


"Pemberitaan itu sama sekali tidak benar. Tidak ada aliran dana apapun bentuknya terkait dengan isu Muslim Uighur," katanya.

Isu kemanusiaan Uighur belakangan terus mengemuka di pemberitaan berbagai media. Terlebih setelah adanya tuduhan kepada tiga ormas Islam yaitu Majelis Ulama Indonesia, NU dan Muhammadiyah yang menerima suap agar tidak berkomentar soal Uighur.

Pada Februari 2019, 15 orang delegasi ormas Islam Indonesia beserta tiga wartawan nasional mengunjungi sejumlah kawasan di Xinjiang untuk melihat dinamika kehidupan keseharian etnis Uighur terutama dalam mengekspresikan keagamaannya.

Baca juga: ACT salurkan bantuan bagi pengungsi Uighur di Turki
Baca juga: ACT resmikan masjid persahabatan Indonesia-Turkistan Timur (Uighur)


Wallstreet Journal menegarai kunjungan itu disertai berbagai fasilitas untuk delegasi yang masuk kategori gratifikasi sehingga memicu rombongan Indonesia ke Xinjiang itu tidak banyak berkomentar soal Uighur.

Sebelumnya, Ketua Hubungan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah Muhyiddin Junaidi yang menjadi salah satu rombongan mengatakan kehidupan Uighur yang ditunjukkan kepadanya nampak banyak rekaan.

Menurut dia, terdapat sejumlah settingan sehingga Uighur nampak dapat mengekspresikan keagamaannya. Padahal terjadi banyak pembatasan kehidupan Uighur termasuk spionase dan tindakan represif China terhadap etnis minoritas di kawasan itu.

Baca juga: Pengusaha dorong kerja sama ekonomi Indonesia-Xinjiang
Baca juga: 10 pemred media arus utama Indonesia kunjungi Xinjiang

 

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

NU berdayakan masyarakat buat masker tangani COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar