Peran lembaga pengelola keuangan untuk pembudidaya ikan dan jaminan asuransi usaha juga perlu diperkuatJakarta (ANTARA) - Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI) mendorong agar berbagai usaha budi daya perikanan di berbagai daerah bisa digalakkan untuk menghasilkan komoditas yang berorientasi ekspor.
"Kami juga berharap, usaha budidaya yang dilakukan berorientasi pada ekspor. Namun tetap dengan menerapkan konsep budidaya yang berkelanjutan melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan ikan yang Baik (CPIB). Termasuk industri dan skala rumah tangga dengan teknologi bioflok dan tropik level," kata Ketua FP2TPKI sekaligus Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Luky Adrianto, dalam rilis di Jakarta, Selasa.
Luky juga mengusulkan agar pemerintah kembali menghidupkan sentra-sentra produksi benih (basis provinsi atau kawasan) yang bersertifikasi.
Selain itu, ujar dia, langkah lainnya adalah mengembangkan industri pakan mandiri (skala rumah tangga) dengan basis bahan baku lokal, memastikan penegakan hukum dalam kaitan pengelolaan limbah budidaya (misalnya penerapan IPAL bagi petani ikan/industri), hingga revitalisasi tambak-tambak idle (penggantian spesies yang sesuai kondisi, bioremediasi).
"Peran lembaga pengelola keuangan untuk pembudidaya ikan dan jaminan asuransi usaha juga perlu diperkuat,” imbuhnya,"
Baca juga: Menteri KKP Edhy Prabowo dorong lebih banyak ekspor ke China
Ia juga menyatakan, hal lain yang tak kalah penting dalam pengembangan sektor budidaya adalah penggunaan teknologi digital dalam optimalisasi peran penyuluh serta penerapan teknik lepas pantai melalui pendekatan smart and precise offshore aquaculture engineering untuk komoditas budidaya yang bernilai ekonomi tinggi dan berorientasi ekspor.
Luky mendorong pula peningkatan kualitas sistem koleksi dan pelaporan data statistik perikanan tangkap yang dapat dijadikan dasar pengambilan sebuah kebijakan.
Ia juga berharap akan pengawasan terhadap IUU fishing atau aktivitas penangkapan ikan secara ilegal terus ditingkatkan, terutama pada wilayah-wilayah perbatasan dengan negara lain.
FP2TPKI juga mendorong fasilitasi investasi domestik pada penangkapan ikan di wilayah ZEE. Jika memerlukan investasi asing (perikanan multinasional), pemerintah harus memberikan jaminan bahwa seluruh operasi penangkapan mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Baca juga: Menteri Edhy lepas ekspor raya hasil perikanan
Sedangkan untuk iklim investasi usaha perikanan budidaya, FP2TKI ingin agar hal itu dipermudah dengan adanya insentif investasi, pengurangan pajak, dan sebagainya.
Ia menyebut, perguruan tinggi juga siap membantu pemerintah mengembangkan riset untuk spesies-spesies lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi, termasuk dengan melakukan desiminasi hasil-hasil penelitian kepada pembudidaya ikan atau pihak terkait.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meyakini, perguruan tinggi merupakan solusi untuk menyelesaikan persoalan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan riset untuk diterapkan di sektor kelautan dan perikanan.
Menteri Edhy menegaskan, KKP akan membuka diri terhadap masukan dan saran dari perguruan tinggi dan para ahli dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan.
Edhy Prabowo pun meminta agar para ahli dan akademisi dapat turut mendampingi kalangan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan di lapangan untuk mengembangkan usaha mereka.
Baca juga: Indonesia dinilai berpeluang tingkatkan ekspor perikanan ke AS
Baca juga: KKP: Keikutsertaan di JISTE tingkatkan ekspor perikanan ke Jepang
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
