Wamenkeu dorong optimalisasi aset negara untuk topang ekonomi RI

Wamenkeu dorong optimalisasi aset negara untuk topang ekonomi RI

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam acara Seminar Property Outlook, Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu (18/12/2019). ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah/am.

Kita itu aset negara yang ada sangat luar biasa banyaknya dan kalau buat dunia usaha ini seharusnya jadi ladang usaha
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mendorong upaya mengoptimalisasi aset negara berupa properti seperti gedung dan bangunan dalam rangka menopang perekonomian Indonesia di tengah gejolak global yang semakin menigkat.

“Kita itu aset negara yang ada sangat luar biasa banyaknya dan kalau buat dunia usaha ini seharusnya jadi ladang usaha,” katanya dalam acara Seminar Property Outlook, Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu.

Suahasil mengatakan langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menata administrasi dan memastikan kepemilikan agar kelengkapan serta statusnya menjadi lebih jelas sehingga pemanfaatan aset negara berupa properti itu menjadi maksimal.

“Sedemikian banyaknya hingga mencatat, mengadministrasikan, memastikan kepemilikan, dan lainnya itu menjadi satu keharusan. Itu minimal sekali,” ujarnya.

Setelah itu, Suahasil menyebutkan aset negara berupa gedung dan bangunan tersebut juga harus dikelola serta dimanfaatkan secara maksimal sehingga memiliki nilai tambah bagi penerimaan negara.

“Top up nya adalah dikelola karena kalau hanya sekedar punya sertifikat saja tapi belum dikelola ya aset itu belum ngapa-ngapain,” ujarnya.

Baca juga: Menkeu: Aset negara harus dikelola produktif untuk kesejahteraan

Baca juga: Kemenkeu asuransikan 1.360 gedung senilai Rp10,8 triliun


Oleh sebab itu, ia mengatakan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam mengelola aset negara tersebut.

Suahasil mengatakan kerja sama itu berfungsi untuk memetakan beragam aset negara yang tersebar di seluruh Indonesia seperti pemerintah pusat yang memiliki aset di kota dan daerah serta aset pemerintah daerah itu sendiri.

Di sisi lain, ia menegaskan koordinasi tersebut tidak cukup jika hanya melibatkan satu atau dua pihak saja melainkan juga harus mengajak para pelaku dunia usaha terutama sektor properti sehingga pengelolaannya bisa lebih profesional.

Suahasil menuturkan pemanfaatan aset negara berupa properti itu dilakukan demi kemakmuran rakyat sebab sektor tersebut dinilai sangat penting dan mampu mendorong perekonomian Indonesia yang sedang melemah.

“Daripada gedung itu terbengkalai, kita perbaiki. Kalau ekonomi lagi berat biasanya sektor properti bisa jadi pendorong, namun kalau sektor itu berat ekomomi juga berat,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyebutkan upaya optimalisasi properti milik negara tidak hanya untuk mencari keuntungan saja namun juga menciptakan sebuah ekosistem yang mempunyai aktivitas ekonomi.

“Bukan hanya revenue yang kita ingin generate di situ tapi menciptakan aktivitas ekonomi baru sehingga kita pikirkan bagaimana memunculkan nilai baru. Ini akan jadi alat fiskal yang efektif untuk membangun ekonomi,” katanya.

Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Encep Sudarwan menuturkan upaya mengoptimalisasi aset negara sekaligus untuk menunjukkan potensi pemerintah dalam melakukan pembangunan sebab issue BMN sedang penting akibat gencarnya pengembangan infrastruktur.

“Aset kita di neraca itu Rp2.400 triliun, kita sudah melakukan revaluasi naik Rp4.000 triliun menjadi sekitar Rp6.000 triliun tapi masih menunggu audit BPK mudah-mudahan lolos. Itu modal besar untuk pembangunan,” jelasnya.

Baca juga: Kementerian PUPR-ATR/BPN sinergi amankan aset negara

Baca juga: AAUI optimistis asuransi barang negara dongkrak kinerja

 

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

275.000 hektare lahan negara ditargetkan tuntas 2022

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar