"Saya titip, kalau mau pinjam dihitung betul, bisa mengangsur nggak per bulannya, ada risiko-risiko," kata Presiden Jokowi, saat berdiskusi dengan warga bernama Samsinar, di Gedung Tennis Indoor Telaga Kramat, Tarakan, Rabu.Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat acara penyerahan sertifikat tanah di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara berdiskusi bersama empat warga dan mengingatkan untuk mengalkulasi rencana usaha mikro kecil menengah (UMKM) secara matang jika hendak meminjam modal ke bank.
"Saya titip, kalau mau pinjam dihitung betul, bisa mengangsur nggak per bulannya, ada risiko-risiko," kata Presiden Jokowi, saat berdiskusi dengan warga bernama Samsinar, di Gedung Tennis Indoor Telaga Kramat, Tarakan, Rabu.
Baca juga: Presiden Jokowi serahkan sertifikat tanah warga di Tarakan Kaltara
Diskusi itu dilakukan setelah Presiden Jokowi bertanya adakah peserta yang hendak mengagunkan sertifikat tanahnya ke bank untuk mendapatkan modal usaha dan modal kerja, maupun hanya disimpan di rumah.
Samsinar yang memiliki tanah seluas 79 meter persegi menyatakan dirinya akan meminjam ke bank, namun belum memiliki perhitungan pasti berapa modal yang diperlukan.
Perempuan asal Kelurahan Karang Rejo, Tarakan itu mengaku akan membuka usaha budi daya bibit udang.
Jokowi pun berpesan agar Samsinar mengalkulasi dengan cermat rencana usahanya tersebut.
Baca juga: Keempat kalinya ke Kaltara, Presiden bagikan sertifikat
Selain Samsinar, pria bernama Muhammad Ramli juga maju untuk ngobrol dengan Presiden. Ramli berencana untuk berdagang sembako.
Dia akan "menyekolahkan" sertifikatnya ke bank untuk mendapatkan modal sebesar Rp100 juta.
Dengan dana itu, Ramli berencana membuka kios yang menjual beragam kebutuhan pokok atau sembako.
"Tolong dihitung ya, Rp100 juta untuk sembako apa saja. Jangan sampai ada sisa, semua berikan untuk usaha sembako," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga pernah menjadi pengusaha mebel itu menambahkan, warga yang telah mendapatkan uang pinjaman agar tidak menggunakannya untuk barang-barang konsumtif.
"Jangan nanti disisain Rp25 juta. Waduh ini ada televisi baru, gede layarnya lalu beli. Jangan tergoda. Tapi, belanjakan untuk modal usaha atau modal kerja," ujar Jokowi menyampaikan pesannya kepada Ramli.
Baca juga: Presiden Jokowi bagikan sertifikat tanah pada masyarakat Kaltim-Kaltara
Seorang ibu rumah tangga bernama Isra Suryaningsih juga menyampaikan dirinya akan membuka usaha berjualan sembako. Dia berniat meminjam Rp20 juta dari bank untuk usahanya itu.
Awalnya Isra "tidak pede" dengan jumlah pinjamannya, namun Presiden meyakinkan Isra untuk mengalkulasi perencanaan usahanya dengan matang.
"Jadi dihitung betul, Ibu Isra pakai usaha ini sebulan bisa kira-kira untung sekian, jadi ibu bisa menyicil rutin, mengangsur terus sehingga nanti bisa lunas," kata Jokowi.
Perempuan yang berasal dari Kelurahan Selumit Pantai, Tarakan itu pun yakin usai diberi wejangan oleh Presiden. "Iya, 20 juta sudah cukup. Mantap buka usaha kecil-kecilan di rumah, jual sembako," ujar Isra.
Lalu seorang buruh bernama Zainal Abidin juga "curhat" kepada Presiden bahwa dirinya tidak akan mengagunkan sertifikat tanah ke bank, karena aset tersebut milik keluarga besarnya.
"Nggak dulu, punya orang tua. Saya masih banyak saudara. Nanti tidak sanggup bayar, mampus kita digugat sama saudara-saudara," ujar Zainal. Presiden pun tertawa mendengarnya.
Dia berencana akan menyimpan sertifikat itu di rumahnya.
Presiden pun mengapresiasi langkah Zainal menyimpan sertifikat, karena itu dimiliki oleh orang tua dan saudara-saudaranya yang juga memiliki hak atas aset tersebut.
"Jadi hati-hati kalau sertifikat ini statusnya misalnya milik orang tua, ini anaknya banyak, jangan sampai dalam satu keluarga berkelahi, berantem gara-gara rebutan atau konflik lahan, konflik tanah. Jangan," kata Presiden menyampaikan pesannya.
Dalam acara itu, Presiden Jokowi menyerahkan sebanyak 1.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kalimantan Utara.
Sejumlah pejabat yang hadir pada acara itu, antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie.
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
