Soal Uighur, Mahfud: Kita gunakan diplomasi lunak

Soal Uighur, Mahfud: Kita gunakan diplomasi lunak

Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Alissa Wahid saat diskusi yang diselenggarakan Gerakan Suluh Kebangsaan dengan tema "Merawat Semangat Hidup Berbangsa", di Jakarta, Kamis (19/12/2019). ANTARA/Zuhdiar Laeis/pri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi lunak menyikapi isu kemanusiaan terhadap etnis Uighur yang tinggal di kamp-kamp yang dibangun di wilayah Xinjiang, China.

"Ibu Menlu sudah melakukan langkah-langkah. Kita punya jalan diplomasi lunak. Sejak dulu kita menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif," katanya, di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Mahfud usai membuka diskusi yang diselenggarakan Gerakan Suluh Kebangsaan dengan tema "Merawat Semangat Hidup Berbangsa".

Mahfud menjelaskan pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan, kemudian dari kelompok masyarakat juga ikut berperan.

"Ada MUI (Majelis Ulama Indonesia), Muhammadiyah, dan sebagainya sudah ke sana. Kita cari jalan yang baik," katanya.

Sebagai manusia, ia mengakui tidak mungkin mendiamkan begitu saja terkait isu kemanusiaan di Uighur, tetapi perlu juga mengetahui persoalan yang sebenarnya.

"Karena di China itu kawasan Muslim kan banyak juga, bukan hanya Uighur. Saya pernah ke Beijing, ke berbagai tempat lain, aman-aman aja. Tetapi kok di Uighur terjadi seperti itu, ada apa?" kata Mahfud.

Artinya, Mahfud mengingatkan harus lebih objektif melihat seluruh persoalan itu sehingga pemerintah melalui politik bebas aktif akan melakukan langkah terbaik untuk kebaikan umat manusia.

Dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis Muslim Uighur di wilayah Xinjiang telah berlangsung lama. Para ahli dan aktivis PBB mengatakan sedikitnya satu juga warga Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang sejak 2017, seperti dilaporkan Reuters.

Selain itu, pemerintah China dikabarkan melarang etnis Uighur dan warga Muslim lainnya di Xinjiang untuk menjalankan ibadah. Larangan itu terutama berlaku bagi pegawai negeri sipil, guru, dan pelajar.

Baca juga: Hidayat: Indonesia jangan hanya jadi penonton isu Uighur di China

Baca juga: Indonesia diminta bersuara keras terkait minoritas Uighur

Baca juga: FPKB: tudingan media Barat menyesatkan terkait muslim Uighur

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mahfud MD : PP tak bisa ubah UU, jika keliru ketik segera diganti

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar