BPJAMSOSTEK DKI Jakarta dan Kejati berhasil tagih Rp. 73,4 miliar

BPJAMSOSTEK DKI Jakarta dan Kejati berhasil tagih  Rp. 73,4 miliar

Deputi Direktur Wilayah DKI Jakarta BPJAMSOSTEK, Cotta Sembiring (kedua dari kiri) memberikan plakat kepada Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nanang Sigit Yulianto (kedua dari kanan) (BPJAMSOSTEK/HO)

Jakarta (ANTARA) - BPJAMSOSTEK Kanwil DKI Jakarta menyelenggarakan  rapat evaluasi kerjasama tahun 2019 dan penyusunan program kerja bersama tahun 2020 dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Kamis, (19/12).

Siaran pers BPJAMSOSTEK yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, menyebutkan acara tersebut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nanang Sigit Yulianto, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Dicky Rachmat Rahardjo, Kepala Kejaksaan Negeri dan Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah DKI Jakarta serta Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK se-Wilayah DKI Jakarta. 

Deputi Direktur Wilayah DKI Jakarta BPJAMSOSTEK, Cotta Sembiring dalam paparannya menyampaikan bahwa sampai dengan pertengahan bulan Desember 2019 BPJAMSOSTEK se-wilayah DKI Jakarta telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejati DKI Jakarta sebanyak 5.637 SKK dengan total tagihan iuran sebesar Rp.306.813.099.462 dan telah terealisasi sebanyak 1.461 SKK dan iuran sebesar Rp.73.437.904.543 atau sebesar 23,94% dari total tagihan iuran.

"Kami sangat berterima kasih kepada pihak Kejati DKI Jakarta, Ini artinya teman-teman kejaksaan telah berhasil mengembalikan uang/kas negara sebesar Rp.73.437.904.543, dan bagi BPJAMSOSTEK hal ini merupakan upaya lebih kepada 'Pemulihan Hak Pekerja' karena ketika perusahaan-perusahaan itu tidak membayarkan iurannya kepada BPJAMSOSTEK di situ ada hak-hak pekerja yang hilang", ujar Cotta.

"Ketika ada tenaga kerja yang ingin mengajukan klaim, lalu perusahaannya menunggak iuran maka proses klaim yang diajukan tersebut akan terhambat, dan ini bisa menimbulkan gejolak dimasyarakat. Pada banyak kasus demo di perusahaan salah satunya adalah karena tidak terpenuhinya hak-hak para pekerja ini", terang Cotta.

Lebih lanjut Cotta mengemukakan pihaknya berharap kerjasama dengan Kejati DKI Jakarta  akan membuat perusahaan atau pemberi kerja yang menunggak iuran akan lebih patuh terhadap pemenuhan hak-hak pekerja.
Sementara itu Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nanang Sigit Yulanto dalam sambutannya mengatakan bahwa pencapaian hasil 23,94% belum begitu maksimal.

"Pada tahun 2020 nanti kita akan menargetkan pencapaian minimal 50%. Untuk pencapaian target sebesar 50 persen ini tentu saja harus dibuat strategi yang diluar biasanya. Nanti kita bisa bersama-sama dengan pihak BPJAMSOSTEK untuk menyusun langkah-langkah strategisnya", tutur Nanang. 
Rapat evaluasi kerjasama dan penyusunan program kerja ini diisi 2 orang narasumber yakni oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Dicky Rachmat Rahardjo dan oleh Asisten Deputi Wilayah Bidang Pengawasan Pemeriksaan dan Managemen Risiko BPJAMSOSTEK , Eri Pradono.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPJamsostek bantu pekerja terkena PHK dan dirumahkan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar