Murni tunggakan listrik kantor bupati Gorontalo Utara diputus PLN

Murni tunggakan listrik kantor bupati Gorontalo Utara diputus PLN

Suasana kantor Bupati Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Utara pada Minggu (22/12/2019) malam setelas pemutusan aliran listrik PLN akibat menunggak pembayaran. (FOTO ANTARA/Susanti Sako)

Kita berupaya melunasi hari ini dan hal tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak PLN
Gorontalo (ANTARA) - Kepala PLN Kwandang, di Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Edmond Sahadagi menjelaskan bahwa pemutusan aliran listrik di kantor bupati pada Sabtu (21/12), murni dilakukan akibat tunggakan yang belum dibayarkan.

"Total tagihan mencapai Rp81 juta, sudah tertunggak selama 1 bulan menyebabkan aliran listrik diputus sementara hingga dilakukan pelunasan," katanya saat dihubungi di Gorontalo, Senin.

Ia menyatakan bahwa pemutusan sementara itu sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) mengingat sebelumnya pihak PLN Kwandang telah melakukan koordinasi dengan pejabat berwenang yang menangani pembayaran tagihan listrik di kantor bupati.

Ditegaskannya lagi bahwa pihaknya hanya menjalankan kinerja sesuai SOP.

"Tidak ada insiden apa-apa yang melatarbelakangi pemutusan aliran listrik tersebut, ini murni akibat tunggakan selama satu bulan," katanya.

Ia pun menjelaskan  jika PLN untuk sementara sedang melakukan penertiban kepada para pelanggan yang menunggak pembayaran di mana hal itu sama halnya dengan aliran listrik di kantor bupati yang menggunakan meteran, bukan prabayar (token).

"Penertiban tersebut dilakukan hingga akhir tahun dalam rangka optimalisasi kinerja," katanya.

Namun, kata dia, pihaknya sudah mendapat informasi  jika pihak kantor bupati segera melakukan pembayaran tagihan.
"Begitu dibayarkan dan jumlahnya sesuai tagihan, otomatis listrik di kantor bupati langsung dialirkan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Aisyah Badu menjelaskan tidak ada keterlambatan lebih dari satu bulan pada biaya tagihan listrik di kantor tersebut.

Menurut penjelasan stafnya, yaitu bendahara keuangan sekretariat daerah, tagihan yang tertunggak hanya pada bulan Desember 2019, sebesar Rp81 juta.

Pihak bendahara sekretariat, baru bisa membayar sebesar Rp70 juta, mengingat terjadi lonjakan beban tagihan yang wajib dibayarkan bulan Desember ini.

"Kami sudah berkonsultasi dengan Sekda, Kabag Keuangan, termasuk dengan pihak PLN, untuk membayar Rp70 juta di bulan ini mengingat anggaran yang ada tidak mencapai Rp81 juta, sisanya akan dibayarkan di tahun anggaran 2020," kata Aisyah.

Namun komunikasi tidak berlangsung mulus, menyebabkan aliran listrik tetap diputus PLN.

Menurut Aisyah, pada Senin pagi ini bendahara sekretariat daerah akan mengupayakan dana untuk pembayaran tagihan tersebut.

"Kita berupaya melunasi hari ini dan hal tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak PLN," katanya.

Untuk sementara, kata dia, penerangan listrik di kantor bupati pada hari kerja Senin (23/12) menggunakan fasilitas genset yang tersedia.

Baca juga: Kapal Turki pasok listrik dua provinsi

Baca juga: Lampu jalanan kota Pekanbaru padam, gara-gara pemkot tunggak tagihan listrik Rp37 miliar

Baca juga: Listrik Perkantoran Pemkab Mamuju Diputus

Baca juga: Tunggakan rekening listrik Lapas Tanjung Gusta Rp781 juta

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga sambut baik kebijakan listrik gratis

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar