Kilas Balik 2019

Merangsang pertumbuhan ekonomi dengan properti dan pariwisata

Oleh Indra Arief Pribadi

Merangsang pertumbuhan ekonomi dengan properti dan pariwisata

Presiden Joko Widodo saat meninjau wisata Komodo di Nusa Tenggara Timur pada Kamis (11/7/2019). (Bayu Prasetyo)

infrastruktur banyak yang perlu dibenahi, baik berupa terminal bandara, runway yang masih kurang panjang, konektivitas jalan menuju ke tujuan wisata
Jakarta (ANTARA) - Setahun terakhir, pemerintah dan Bank Indonesia tampak sudah "setengah mati" berusaha menyelamatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tren perlambatan, imbas loyonya pertumbuhan ekonomi global dan drama perang dagang yang tak menentu.

Konstelasi perekonomian global pada tahun shio babi tanah ini ternyata lebih buruk dibandingkan perkiraan para ahli pada awal tahun. Tekanan ekonomi global membuat prediksi di awal tahun berakhir tidak presisi.

Ancaman resesi terhadap beberapa negara di pertengahan tahun menyeruak, yang merupakan buntut dari lesunya pertumbuhan volume perdagangan global menjadi hanya 1,1 persen tahun ini dari 3,5 persen di 2018.

Mayoritas tekanan perekonomian global pada tahun ini bersumber dari sengketa dagang antara dua negara yang menguasai sepertiga ekonomi dunia, Amerika Serikat dan China. Pada tahun ini hubungan dagang dan politik Beijing dan Washington ibarat "roller-coaster".

Di 2020, hubungan dagang dua negara tersebut diperkirakan masih berkelindan, apalagi diwarnai kondisi politik dalam negeri masing-masing. AS akan menggelar Pemilu Presiden pada tahun depan yang diyakini akan menjadi sumber volatilitas bagi pasar keuangan dengan penentuan posisi Presiden AS Donald Trump. Sementara China harus memperhatikan dampak dari krisis politik di Hong Kong.

Bagi Indonesia, perdagangan global yang mengetat sepanjang 2019 telah memperlemah ekspor. Harga komoditas dunia anjlok termasuk minyak sawit dan batu bara, yang merupakan komoditas andalan Indonesia.

Impian untuk menggalakkan ekspor manufaktur pun belum terealisasi. Pertumbuhan industri pengolahan melambat, yang menjadi salah satu sebab realisasi penerimaan pajak kurang Rp140 triliun dari target (shortfall). Dengan lubang penerimaan pajak ini, pemerintah harus melebarkan defisit anggaran menjadi sebesar 2-2,2 persen dari target awal 1,86 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Gonjang-ganjing perekonomian global juga memicu sikap investor dan dunia usaha yang ragu untuk berekspansi di Indonesia. Hal ini juga yang membuat pertumbuhan kredit perbankan melambat signifikan hingga delapan persen tahun ini dari 12,1 persen di 2018. Pemanis dari pemerintah seperti insentif pajak dan deregulasi belum membuahkan hasil signifikan.

Belum mempannya pemanis untuk menarik investasi membuat Presiden Joko Widodo geram. Di tengah perang dagang yang memanas pada tahun ini, Jokowi mengeluhkan sebanyak 33 perusahaan China yang lebih memilih relokasi pabrik ke Vietnam, Kamboja, Myanmar, Thailand dan Malaysia, ketimbang Indonesia.

Data investasi juga kurang menggembirakan. Di triwulan III 2019, indikator investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya tumbuh 4,21 persen dari 5,1 persen di triwulan II 2019. BKPM mencatat penanaman modal asing hingga September lalu sebesar Rp317,8 triliun atau baru tercapai 65,7 persen dari target Rp483,7 triliun.

Dengan tekanan ekonomi sederas itu, pemerintah dan Bank Indonesia mulai realistis melihat prospek pertumbuhan ekonomi 2019. Kementerian Keuangan melihat asumsi pertumbuhan ekonomi di APBN 2019 sebesar 5,3 persen akan sulit dicapai. Senada dengan Otoritas Moneter, Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen paling realistis diraih.

Namun pertumbuhan ekonomi di kisaran lima persen saat ini bukanlah hal buruk. Pemerintah memang tidak bisa jor-joran menggelontorkan stimulus fiskal karena melabarnya defisit anggaran dan juga beban utang yang kian tinggi. Begitu juga BI yang tidak memiliki ruang luas pelonggaran karena neraca transaksi berjalan yang selalu mencatat defisit.

Dalam forum yang dihadiri sebagian besar pimpinan perbankan di Indonesia pada 27 November 2019, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti bahwa ketidakpastian ekonomi masih berpotensi berlanjut di 2020.

Presiden juga merujuk pada revisi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun depan yang menjadi 3,4 persen dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,5 persen. Adapun, BI memperkirakan perekonomian dunia tahun depan tumbuh sekitar 3,1 persen.


Baca juga: Pariwisata ujung tombak pertumbuhan ekonomi
Baca juga: Perekonomian Indonesia dinilai stabil di tengah resesi global


Asa di tengah ancaman

Namun asa masih terbersit di tengah ancaman perlambatan pada tahun depan. Setidaknya, tekanan tinggi di putaran ekonomi global tahun ini mampu dilewati Indonesia dengan pertumbuhan masih di kisaran lima persen.

Beberapa ekonom menyebutkan Indonesia harus menjaga konsumsi rumah tangga karena sumbangannya mencapai 56,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Pemerintah mengamini hal itu. Namun pemerintah juga menyiapkan amunisi untuk menggencarkan investasi agar mengakselerasi laju pertumbuhan.

Dari sisi konsumsi, tampaknya Indonesia bisa berharap banyak dari banyaknya relaksasi yang telah digelontorkan pemerintah terhadap sektor properti.

Di sisi lain, pemerintah juga ingin membenahi masalah fundamental nan klasik yang terus menggerogoti perekonomian Indonesia yakni defisit transaksi berjalan. Sektor pariwisata, --selain manufaktur--, digadang menjadi tumpuan untuk mengecilkan defisit dengan sokongan devisa dan daya dukung terhadap ekonomi daerah.

Sektor properti dan pariwisata menjadi dua tumpuan pemerintah dalam membangkitkan konsumsi dan investasi di 2020. Dua sektor ini memiliki efek lipat berganda yang cepat menjalar ke sektor ekonomi lainnya.

Pertumbuhan sektor properti misalnya akan mampu menggerakkan sektor jasa finansial, konstruksi, mebel dan juga penciptaan lapangan kerja. Begitu juga dengan sektor pariwisata yang akan mendongkrak pertumbuhan industri perhotelan dan restoran.

Sejak akhir 2013, pertumbuhan industri properti terus melambat. Likuiditas perbankan yang mengetat dan tren suku bunga tinggi diduga menjadi salah satu penyebab industri properti lesu darah. Sejak tahun ini, pemerintah menyadari hal tersebut. Kementerian Keuangan menggelontorkan insentif fiskal untuk membangkitkan sektor properti yang disokong oleh BI dengan pelonggaran kebijakan moneter.

Beberapa insentif dari pemerintah itu antara lain kenaikan batas nilai hunian mewah yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dari Rp10 miliar menjadi Rp30 miliar. Kemenkeu juga menurunkan PPh penjualan rumah dan apartemen mewah dengan harga di atas Rp30 miliar dari 5 persen menjadi 1 persen. Selanjutnya, pemerintah mensimplifikasi untuk validasi PPh penjualan tanah dan bangunan dari 15 hari menjadi 3 hari.

Bank Sentral mendukung dengan melonggarkan kebijakan giro wajib minimum untuk meningkatkan likuditas perbankan dalam penyaluran kredit. GWM rupiah di bank umum dipangkas dari enam persen menjadi 5,5 persen. BI juga menaikkan rasio kredit terhadap nilai agunan (loan to value/LTV) agar yang muka pembiayaan pemilikan rumah kedua makin ringan menjadi 5-10 persen.

Dengan guyuran insentif tersebut, pemerintah dan BI meminta para pengusaha properti untuk mendorong sektor tersebut. Tahun lalu, sektor properti hanya tumbuh mencapai 3,5 persen. Kontribusi sektor ini terhadap Pertumbuhan Domestik Bruto atau PDB hingga kini masih di bawah tiga persen.

Di sektor pariwisata, pemerintah sedang mengembangkan 10 kawasan wisata baru, yang kerap disebut "Sepuluh Bali Baru". Dari sepuluh kawasan itu, ada lima kawasan super-prioritas. Tujuannya bukan sekadar meningkatkan penerimaan devisa bagi negara, tapi sekaligus membangkitkan ekonomi di masing-masing daerah

"Sepuluh Bali Baru" digaungkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2016 dengan tujuan meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara sehingga menambah devisa negara. Selama ini, hanya Bali yang menjadi tumpuan wisata nasional.

"Bali Baru" yang dicanangkan Jokowi adalah Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Borobudur di Jawa Tengah, Likupang di Sulawesi Utara, Danau Toba di Sumatera Utara. Bersama Mandalika di Nusa Tenggara Barat, empat destinasi itu menjadi super-prioritas.

Sedangkan lima sisanya adalah Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di Jakarta, Gunung Bromo di Jawa TImur dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara.

Presiden Joko Widodo pada pertengahan 2019 berkunjung ke tiga destinasi wisata super prioritas yakni Labuan Bajo, Mandalika dan Danau Toba. Dari serangkaian kunjungan tadi, Jokowi mendapati beberapa penghambat dalam pengembangan destinasi wisata unggulan ini. Kesiapan infrastruktur penunjang satu di antaranya.

"Saya lihat infrastruktur banyak yang perlu dibenahi, baik berupa terminal bandara, runway yang masih kurang panjang, konektivitas jalan menuju ke tujuan wisata, dan berkaitan dengan dermaga pelabuhan," kata Presiden.

Masalah lainnya yaitu mahalnya tiket pesawat menuju destinasi wisata super prioritas tersebut dan minimnya fasilitas umum untuk menunjang kegiatan wisman di kawasan wisata.

Untuk menunjang pembangunan infrastruktur di destinasi wisata super prioritas itu, pemerintah telah menganggarkan dana pembangunan infrastruktur hingga Rp176,4 triliun.Pembangunan infrastruktur penunjang sangat penting bagi pengembangan destinasi pariwisata.

Pembangunan Bali Baru diharapkan mampu mendatangkan wisatawan asing yang pada 2024 sebesar 25 juta orang. Dengan jumlah wisman itu, penerimaan devisa sektor pariwisata ditargatekan menjadi Rp323 triliun dan andil pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto menjadi 5,5 persen.


Baca juga: Ekonom proyeksikan pertumbuhan ekonomi 2019 masih capai lima persen
Baca juga: Konsultan: sektor properti menjadi alat ukur pertumbuhan nasional


Oleh Indra Arief Pribadi
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

2020, pengembang properti sasar generasi milenial

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar