Dewas KPK mulai efektif bekerja awal 2020

Dewas KPK mulai efektif bekerja awal 2020

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris ditemui di lobi Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/12/2019) (ANTARA News/Fathur Rochman)

Jadi kita minggu ini belum ada aktifitas sebagai Dewas, sambil menunggu payung hukumnya. Soal tata kerja organisasi segala macam yang mungkin nanti dalam bentuk Peraturan Presiden, itu belum ada, kata dia
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mulai efektif bekerja pada awal tahun 2020 mendatang, demikian disampaikan oleh salah satu anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris.

"Efektifitas Dewas itu saya menduga nanti awal tahun, tanggal 3 (Januari)," ujar Syamsuddin di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, saat ini anggota Dewas yang lain, yaitu Artidjo Alkostar, Albertina Ho, dan Harjono, serta Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean tengah menjalani cuti akhir tahun.

Baca juga: Tumpak minta dukungan agar tugas Dewas KPK terlaksana baik

"Pak Tumpak Panggabean selaku ketua minta izin untuk cuti sampai tanggal 2 (Januari), begitu juga Ibu Albertina Ho begitu juga Pak Harjono sedang cuti juga," ujar Syamsuddin.

"Saya sebetulnya sedang cuti juga, cuti kantor di LIPI, sebab sebagai Dewas itu kan mendadak, jadi sekarang itu sebetulnya dalam status cuti," sambung peneliti senior LIPI itu.

Lebih lanjut Syamsuddin mengatakan bahwa saat ini pihaknya juga sedang menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) yang nantinya menjadi payung hukum bagi Dewas KPK dalam menjalankan tugas.

Baca juga: Pengamat imbau Dewan Pengawas KPK dapat yakinkan publik

Penerbitan Perpres tersebut telah diatur dalam Pasal 37C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas membentuk organ pelaksana pengawas. Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas diatur dengan Peraturan Presiden.

"Jadi kita minggu ini belum ada aktifitas sebagai Dewas, sambil menunggu payung hukumnya. Soal tata kerja organisasi segala macam yang mungkin nanti dalam bentuk Peraturan Presiden, itu belum ada," kata dia.

Baca juga: Anggota Dewas KPK: Penyadapan jangan diobral

Dalam kesempatan itu Syamsuddin juga menyampaikan bahwa dirinya telah meninjau ruang kerja Dewan Pengawas yang berada di Gedung KPK lama yang terletak di Jalan HR Rasuna Said Kavling C1, Jakarta.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar