Dewan Pengawas nilai pimpinan KPK sebaiknya tak rangkap jabatan

Dewan Pengawas nilai pimpinan KPK sebaiknya tak rangkap jabatan

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/12/2019) (ANTARA News/Fathur Rochman)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris menilai pimpinan KPK sebaiknya tidak merangkap jabatan saat telah menjalankan tugasnya sebagai petinggi di lembaga anti rasuah itu.

"Ya sebaiknya tentu tidak (rangkap jabatan), karena bagaimanapun itu kan soal kesadaran saja sebetulnya," ujar Syamsuddin di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Baca juga: Pimpinan baru KPK, Hasto: pemberantasan korupsi lebih komprehensif

Baca juga: Pimpinan KPK baru dan harapan rakyat

Baca juga: Presiden Jokowi harap pemberantasan korupsi sistematis lewat Dewas KPK


Syamsuddin kemudian menyinggung mengenai kesadaran para pemimpin KPK untuk melepas jabatan yang dipangku sebelumnya, kendati, kata dia, tidak ada aturan yang mengharuskan pimpinan KPK mundur dari instansi sebelumnya.

"Iya, sebetulnya tidak hitam putih demikian, tidak ada juga dinyatakan sejauh yg saya baca, tapi ini menyangkut kesadaran personal saja," ujar Syamsuddin.

Presiden Joko Widodo, pada Jumat (20/12) melantik lima orang komisioner KPK periode 2019-2023, yaitu Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango.

Saat ini diketahui Komisioner yang juga Ketua KPK Firli Bahuri menduduki posisi sebagai Analis Kebijakan Utama Kabaharkam Polri.

Adapun Nawawi Pomolanggo kini menjabat sebagai hakim Pengadilan Tinggi Denpasar. Namun Nawawi mengaku telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Pada pasal 29 Huruf i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai pimpinan KPK seseorang harus melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar