Tidak ada perusahaan yang mampu melaksanakan mandat kecuali keuangannya baikJakarta (ANTARA) - Teka-teki siapa bos PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terjawab sudah. Menteri BUMN Erick Thohir secara resmi mengumumkan penunjukan Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PLN menggantikan Sripeni Inten Cahyani.
Dari kasus korupsi PLTU Riau hingga pemadaman listrik total (black out) menjadi terpaan badai yang mesti dihadapi perusahaan listrik pelat merah tersebut sebelum menemukan pemimpin barunya.
Zulkifli ditetapkan sebagai Dirut PLN dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), yang digelar di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (23/12/2019).
Baca juga: RUPS PLN putuskan Zulkifli Zaini sebagai Dirut
PLN bukan hal baru bagi pria kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat, 13 Januari 1956 tersebut. Pada Juli 2013 sampai April 2015, ia menjabat sebagai Komisaris PLN.
Sebelum Komisaris PLN, karir Zulkifli moncer di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk hingga menduduki posisi puncak sebagai direktur utama pada periode Juli 2010 hingga April 2013, setelah sebelumnya menjabat salah satu direktur di BUMN perbankan tersebut mulai September 2003 hingga Juli 2010.
Mantan Komisaris Independen PT Indonesia Infrastructure Finance itu mendapatkan gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1980 dan dilanjutkan gelar Magister Administrasi Bisnis dari Washington University, Amerika Serikat (AS), pada 1994.
Usai ditetapkan menjadi Dirut PLN, Zulkifli menyampaikan bahwa kesehatan neraca keuangan perusahaan merupakan poin penting untuk dapat melaksanakan mandat pemerintah. Ia juga akan memaksimalkan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam memenuhi kebutuhan energi bersih dan menekan emisi gas buang.
"Tidak ada perusahaan yang mampu melaksanakan mandat kecuali keuangannya baik. Jadi, kami, direksi maupun komisaris akan upayakan keuangan PLN sehat neracanya, sehat cash flow-nya," ujarnya seraya menambahkan PLN juga dituntut mengatasi pemadaman listrik dan membuat tarif yang terjangkau masyarakat.
"Kami menyadari harapan masyarakat, kita harus mampu atasi pemadaman listrik dan sudah tentu tarif harus terjangkau," katanya. Dengan demikian, menurut dia, pihaknya akan meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dan menjalankan operasional secara efisien.
Zulkifli juga mengatakan PLN diminta pemerintah turut serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyediakan listrik hingga pelosok Tanah Air.
Kemudian, lanjut dia, PLN dituntut menjalin kemitraan yang sehat, adil, dan ekosistem yang kondusif. "Sudah tentu kita akan memberikan pelayanan dan berkomunikasi dengan stakeholder dengan baik. Kita harap reputasi PLN ke depan lebih baik. Kita harus adopsi teknologi inovasi dan pelayanan dengan baik," katanya.
Dasar Penunjukan
Banyak nama sebelumnya bermunculan pada bursa Dirut PLN dan di luar prediksi Zulkifli menjadi pilihan utama. Kementerian BUMN menyampaikan bahwa salah satu dasar penunjukan Zulkifli sebagai Dirut PLN yakni memiliki keahlian dalam bidang keuangan.
"Zulkifli ini ahli manajemen keuangan. Kebutuhan PLN saat ini adalah lebih memperkuat distribusi. Artinya, arus kas harus kuat," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.
PLN diharapkan tidak lagi menjalankan bisnis hulu atau pembangkit listrik, tetapi lebih memperkuat sisi hilir atau distribusi listrik sehingga dapat lebih menjangkau hingga pelosok pedesaan.
Baca juga: Ahli bidang keuangan, dasar penunjukan Zulkifli jadi Dirut PLN
Sementara itu, berbagai tantangan telah menanti Zulkifli dalam memimpin PLN ke depan. Pertama, penyelesaian proyek 35.000 MW yang sudah dicanangkan sejak lama, harus dikebut Zulkifli sebagai tolak ukur keberhasilan menjadi orang nomor satu PLN.
Selain itu, kondisi keuangan PLN harus tetap sehat, mengingat banyak investasi PLN dibiayai dengan utang dalam bentuk mata uang asing, namun penjualan listriknya menggunakan rupiah.
Pada persoalan EBT, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai target EBT yang dicanangkan terlalu tinggi, disertai teknologi yang dimiliki PLN belum memadai.
Pembebasan lahan juga menjadi hal utama yang penghambat pengembangan EBT di Indonesia. Hal-hal tersebut harus segera dipetakan Dirut PLN Zulkifli Zaini untuk dirampungkan secara bersamaan.
Baca juga: Neraca keuangan poin penting laksanakan mandat pemerintah
Dari hasil RUPSLB PLN, susunan dewan komisaris yakni Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen, Suahasil Nazara (Wakil Komisaris Utama), serta Ilya Avianti, Rida Mulyana, dan Budiman sebagai Komisaris. Sementara, Deden Juhara sebagai Komisaris Independen.
Sedangkan, susunan Dewan Direksi PLN yakni Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama, Darmawan Prasodjo (Wakil Direktur Utama), Sinthya Roesly (Direktur Keuangan), Sripeni Inten Cahyani (Direktur Pengadaan Strategis 1), dan Djoko Raharjo Abumanan (Direktur Pengadaan Strategis 2).
Kemudian, Muhamad Ali sebagai Direktur Human Capital Management, Syofvi Felienty Roekman (Direktur Perencanaan Korporat), Haryanto WS (Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali), Syamsul Huda (Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan), Ahmad Rofiq (Direktur Bisnis Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara), dan Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera.
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019
