Mahfud MD: Firli anggota Polri non aktif

Mahfud MD: Firli anggota Polri non aktif

Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Bogor (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan,  Mahfud MD menyebut Ketua KPK terpilih, Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri, berhak untuk tetap menjadi anggota Kepolisian Indonesia. 

“Dia non aktif dong. Dia tidak kehilangan kedudukan sebagai anggota Polri tapi non aktif tidak ikut ke sana lagi. Khan dia punya hak sampai masa pensiun,” kata Mahfud, setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.

Ia mengatakan, Firli non aktif dari jabatan organiknya sesuai aturan.

Baca juga: Firli tegaskan tak lagi pegang jabatan apapun di Polri

Maka mantan ajudan Wakil Presiden Boediono itu tercatat hanya sebagai anggota Polri yang non aktif dan telah mundur dari jabatan sebelumnya.

“Tapi kalau ditanyakan Pak Firli pejabat di Polri? (Ia) tidak menjabat apapun. Hanya anggota Polri yang nonaktif dan dia sudah mundur dan diberhentikan dari jabatan sebagai kepala Ppolda Sumatera Selatan,” katanya.

Baca juga: Ketua KPK: Saya tidak punya jabatan di Polri

Oleh karena itu, Mahfud menegaskan Firli tidak berada di bawah kepala Kepolisian Indonesia karena jabatannya di KPK setingkat dengan itu.

“Seperti menteri dengan menteri, khan bukan di bawahnya meski satu ini. Kita proporsional saja, itu hak dia lho untuk tetap menjadi anggota Polri tapi tidak menjabat apapun di Polri,” katanya.

Baca juga: Polri tegaskan Ketua KPK tidak perlu mundur dari Polri

Mahfud mencontohkan, ada pejabat tertentu yang meminta untuk pensiun dari Polri, sebagaimana terjadi pada Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Basaria Panjaitan.

“Tapi kalau enggak minta juga hak dia, karena kalau misal berhenti lalu dia masih punya masa kerja boleh dilanjutkan menurut UU. Seperti saya jadi dosen dulu berhenti ketika jadi menteri, sudah selesai balik lagi, sama saja,” katanya.

Baca juga: Firli Bahuri terima memori jabatan dan iPad dari Agus Rahardjo

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah menolak RUU HIP karena sejumlah pertimbangan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar