Yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah intensifikasi perikanan budi daya, khususnya budi daya udang yang berbasis masyarakat.Jakarta (ANTARA) - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Indonesia (Kiara) menyatakan bahwa udang, yang merupakan salah satu komoditas andalan sektor kelautan dan perikanan nasional, lebih memerlukan intensifikasi atau pengoptimalan faktor produksi dan bukan ekstensifikasi atau perluasan lahan tambak.
"Yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah intensifikasi perikanan budi daya, khususnya budi daya udang yang berbasis masyarakat," kata Sekjen Kiara, Susan Herawati di Jakarta, Jumat.
Susan mengingatkan bahwa berdasarkan data Ditjen Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan, total luas lahan indikatif di Indonesia untuk sumber daya akuakultur mencapai 17,2 juta hektare. Dari luas tersebut, potensi untuk pengembangan budi daya air payau luasnya mencapai 2,8 juta hektare.
Baca juga: KKP fokus tingkatkan teknologi untuk tambak udang rakyat
Dari luas potensi tersebut, lanjutnya, hingga saat ini yang baru dimanfaatkan mencapai 605 ribu ha atau baru 21,64 persen. Dari luas yang sudah dimanfaatkan tersebut, pemanfaatan lahan produktif untuk budi daya udang diperkirakan mencapai 40 persen atau baru 242 ribu hektare.
"Ekstensifikasi atau perluasan dan pembukaan lahan baru untuk perikanan budi daya skala besar, hanya akan mendorong deforestasi hutan mangrove skala besar. Tak hanya itu, dalam konteks ini, masyarakat bahari hanya akan menjadi penonton," ujar Susan.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus untuk mendukung peningkatan teknologi budi daya dalam pengembangan komoditas udang di tambak milik rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan serta memajukan sektor kelautan dan perikanan nasional.
"Peningkatan inovasi teknologi pada tambak rakyat sangat mungkin untuk dilakukan, tentunya dengan tetap mengedepankan kaidah Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Selain peningkatan kesejahteraan pembudidaya, proses upgrade (pemutakhiran) teknologi tambak tradisional juga dapat turut mendongkrak produksi udang nasional," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto.
KKP mencanangkan target peningkatan nilai ekspor udang sebanyak 250 persen hingga tahun 2024. Untuk memenuhi target tersebut, dibutuhkan peningkatan volume produksi udang untuk bahan baku ekspor dari 240 ribu ton pada 2018 menjadi sebesar 578 ribu ton pada 2024.
Menyambut tantangan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, KKP melalui Ditjen Perikanan Budi Daya telah menyusun Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan Udang Nasional untuk memastikan target yang ditetapkan dapat terwujud.
Baca juga: KKP kaji sistem budi daya udang ramah lingkungan
"KKP akan terus membangun kawasan percontohan budidaya udang berkelanjutan dengan konsep klasterisasi seperti yang sudah diterapkan di beberapa daerah. Sistem ini memiliki manfaat mengefisiensikan input produksi sehingga akan meningkatkan daya saing harga di pasar. Selain itu keunggulan lainnya adalah dapat meminimalisir penyakit serta memudahkan dalam manajemen, transfer teknologi dan peningkatan kelembagaan pembudidayaan yang terlibat," ucap Slamet.
Kawasan percontohan budi daya udang berkelanjutan dengan konsep klasterisasi telah diterapkan di beberapa daerah seperti Desa Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, Desa Sarjo Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat, Desa Sejoli Kabupaten Parigi Motutong Sulawesi Tengah.
Selanjutnya akan dikembangkan di empat Kabupaten wilayah utara yakni Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah), Gorontalo Utara (Gorontalo), Bone Bolango (Gorontalo), dan Bolang Mogondow (Sulawesi Utara) yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
