Anggota DPR: tim independen kasus Novel belum dibutuhkan

Anggota DPR: tim independen kasus Novel belum dibutuhkan

Anggota DPR RI HM Nasir Djamil. ANTARA/M Haris SA/aa.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai keinginan Indonesia Corruption Watch (ICW) agar Presiden Joko Widodo membentuk tim independen dalam kasus Novel Baswedan untuk menghindari konflik kepentingan, belum dibutuhkan.

Dia menilai polisi harus didorong agar mengedepankan profesionalisme untuk meraih kepercayaan publik.

Baca juga: Anggota DPR dukung Polri tuntaskan kasus penyiraman Novel Baswedan

"Tim independen tidak dibutuhkan dan buang-buang waktu saja serta kontraproduktif dengan keinginan kita agar kasus ini cepat disidangkan," kata Nasir dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Polri saat ini dihadapkan dengan pilihan berat karena pelaku penyiraman air keras kepada Novel adalah polisi aktif.

Baca juga: Anggota DPR: Ungkap motif pelaku penyiraman Novel

Dia mengatakan polisi saat ini sedang dihadapkan dengan membela korps atau menegakkan kebenaran.

"Saya mendengar sendiri bahwa Kapolri ingin menegakkan kebenaran meskipun terhadap anggota polisi sendiri," ujarnya.

Baca juga: Komisi III apresiasi Polri tangkap pelaku penyiraman Novel

Menurut dia, selama ini juga dalam menegakkan disiplin organisasi, banyak anggota Polri yang mengalami sanksi, baik administrasi berupa pemecatan tanpa hormat maupun pidana.

Dia mencontohkan, dalam kasus mantan Ketua KPK Antasari Azhar, ada perwira menengah polisi yang terlibat dan diproses secara hukum dan divonis bersalah serta dihukum penjara dan dicopot dari keanggotaan Polri.

"Saya mengajak masyarakat untuk memberikan kepercayaan dan mendorong institusi Polri agar dalam mengembangkan kasus Novel tetap transparan dan bertanggung jawab," katanya.

Nasir mengatakan kalau bukan Polri yang dipercaya, lembaga mana yang diharapkan untuk menyelesaikan kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kasus Jiwasraya, Kejagung pastikan satu pejabat OJK sebagai tersangka

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar