Alokasi belanja pemerintah menurun, sementara target PDB perikanan naik menjadi 7,9 persen sehingga mesti ada terobosan untuk tingkatkan investasi dan eksporJakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk mengatasi penurunan alokasi anggaran bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hanya Rp6,4 triliun pada 2020, antara lain dengan meningkatkan investasi swasta.
"Alokasi belanja pemerintah menurun, sementara target PDB perikanan naik menjadi 7,9 persen sehingga mesti ada terobosan untuk tingkatkan investasi dan ekspor," kata Abdi Suhufan di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, strategi dan teks APBN KKP mudah dibaca dari dokumen yang ada, tapi strategi dan langkah kunci berupa kebijakan progresif, hingga saat ini dinilai masih belum kelihatan.
Ia berpendapat bahwa instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengkaji ulang 29 kebijakan KKP menimbulkan ketidakpastian baru bagi investor dan publik karena belum terlalu jelas kapan diumumkan hasilnya.
Abdi mengemukakan, Edhy menghadapi tantangan besar dalam menakhodai Kementerian Kelautan dan Perikanan karena menerima "warisan" dari menteri sebelumnya yang terkenal banyak melakukan terobosan dan menabrak pakem.
"Publik menanti dalam tempo singkat apa yang akan Menteri Edhy lakukan untuk menjawab tantangan Presiden Jokowi. Menteri Edhy yang selama ini menawarkan optimisme baru, perlu memanfaatkan kesempatan singkat dengan menunjukan kerja nyata memajukan sektor kelautan dan perikanan," ucapnya.
Untuk itu, ujar dia, Edhy juga diharapkan dapat cepat menentukan prioritas untuk menjawab berbagai bentuk keraguan publik.
Anggaran untuk KKP diperkirakan bakal meningkat hingga menjadi Rp6,5 triliun pada 2021, atau meningkat sekitar Rp1,1 triliun dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan pada 2019.
"Saya berjanji untuk tahun anggaran 2021 nanti, anggaran untuk KKP akan kita naikkan menjadi Rp6,5 triliun," kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rilis yang diterima akhir bulan lalu.
Menurut dia, penambahan anggaran KKP pada 2021 juga seiring dengan permintaan Presiden Joko Widodo yang menginginkan SDM dan budi daya yang terdapat di bawah wewenang KKP juga harus ditingkatkan.
Politisi PDIP itu juga mengutarakan harapannya agar penerapan berbagai riset tambak budi daya seperti untuk pengembangan komoditas udang dan ikan, untuk dapat terus ditingkatkan produksinya.
Namun hal tersebut, lanjutnya, juga harus dapat diselaraskan dengan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang ada.
"Kami juga mendorong SDM penyuluhan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan teknologi agar hasil perikanan baik budi daya dan penangkapan meningkat, sehingga menghasilkan devisa bagi negara," ucap Sudin.
Ia menyoroti bahwa dahulu anggaran KKP pada 2015 dan 2016 ada di atas Rp10 triliun, tetapi pada 2017 menurun menjadi sekitar Rp9,1 triliun, serta anjlok menjadi Rp7,6 triliun pada 2018 dan menjadi sekitar Rp5,4 triliun pada 2019.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2020
