Politik kemarin, tanggapan DPR soal banjir hingga kapal asing diusir

Politik kemarin, tanggapan DPR soal banjir hingga kapal asing diusir

Sejumlah warga korban banjir Kampung Pulo mengungsi di Posko Kesehatan Puskesmas Kecamatan Jatinegara, Jakarta, Kamis (2/1/2020). Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 2 Januari 2020, terdapat 63 titik banjir di wilayah DKI Jakarta dan secara keseluruhan terdapat 169 titik banjir untuk Jabodetabek dan Banten. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras.

Jakarta (ANTARA) - Terdapat beberapa berita politik kemarin (Kamis, 2/1) yang menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca, mulai tanggapan DPR soal banjir di Jabodetabek hingga pengusiran kapal asing di perairan Natuna.

Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

DPR tegaskan pemerintah gelar operasi tanggap darurat menyeluruh

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh untuk menanggulangi bencana banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Saya merasakan duka cita yang mendalam serta turut berbelasungkawa atas jatuhnya korban meninggal dunia dalam bencana banjir ini. Dalam setiap peristiwa bencana, penyelamatan korban adalah yang utama. Karena itu proses evakuasi terhadap para korban yang terkepung banjir harus diutamakan," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini


Presiden Jokowi: Persoalan banjir harus diselesaikan bersama

Presiden Joko Widodo mengakui bahwa persoalan banjir yang terjadi di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor dan berbagai daerah lainnya harus diselesaikan dengan kerja sama pemerintah pusat dan daerah.

"(Persoalan banjir) ini harus dikerjakan bersama-sama. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota semuanya bekerja sama dalam menangani ini," kata Presiden Jokowi di Gedung BEI Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini


Gubernur Bali optimalkan penerapan pergub dan perda pada 2020

Gubernur Bali Wayan Koster berkomitmen pada 2020 akan lebih mengoptimalkan penerapan sejumlah perda dan pergub, yang berdasarkan hasil evaluasinya selama ini terlihat belum optimal dilaksanakan.

"Hingga saat ini telah dikeluarkan 14 Pergub dan 5 Perda yang sudah diundangkan. Pergub Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sebagai regulasi yang paling keren dan mendapat apresiasi dari dunia internasional," kata Koster di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Kamis.

Selengkapnya di sini


Ombudsman pantau penanganan banjir di Bekasi

Ombudsman RI memantau secara langsung penanganan banjir di sejumlah titik di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis.

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, di Jakarta, Kamis, mengatakan pantauan penanganan guna mengetahui kondisi banjir di beberapa wilayah seperti Bekasi, serta ingin memantau proses evakuasi yang telah dilakukan oleh pemerintah.

"Ombudsman ingin mengetahui apakah proses penanganan banjir telah dilakukan secara optimal," kata dia.

Selengkapnya di sini


KRI Tjiptadi-381 usir kapal Coast Guard China di Natuna

Kapal perang (KRI) Tjiptadi-381 dibawah jajaran komando utama TNI Angkatan Laut, Komando Armada (Koarmada) I berhasil mengusir kapal Coast Guard China yang tengah mengawal kapal-kapal ikan China di perairan Natuna Utara, Kepri.

"Tiga KRI Koarmada I yang beroperasi dibawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I tengah melaksanakan patroli sektor di Laut Natuna Utara," kata Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada I, Letkol Laut (P) Fajar Tri Rohadi ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Mensos sebut masih ada 26.463 pengungsi banjir di tiga provinsi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar