Kondisi ini ditandai dengan beberapa trend yang terjadi yakni pertama adanya agenda perubahan undang-undang politik, kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Sabtu terkait prediksi kondisi politik nasional pada 2020.
Selain itu, wacana penggabungan Undang-undang pemilu, UU partai politik, UU MD3 dan UU pemerintahan daerah akan menjadi diskursus publik antara yang pro dan kontra.
Pada titik ini menurut dia, akan terjadi tarik menarik kepentingan para elit di level pusat yang akan merembes ke daerah.
Kedua, akan terjadi evaluasi total terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju, yang pada gilirannya akan ada tuntutan dilakukan reshuffle kabinet.
"Pada tahun 2019 merupakan tahun konsolidasi organisasi dan personel yang dilakukan oleh presiden melalui pengisian jabatan, maka 2020 merupakan tahun konsolidasi program," katanya.
Di sini kinerja menteri akan menjadi sorotan publik dan boleh jadi akan ada perombakan kabinet.
Ketiga, gerakan sosial akan meningkat sehubungan dengan agenda revisi undang-undang yang masih tertunda, dan akan dilanjutkan pembahasannya di tahun 2020.
Menurut dia, kekuatan civil society sedang menunggu kelanjutan pembahasan revisi UU yang masih tertunda.
Karena itu, negara mesti membuka ruang publik agar terbangun regulasi partisipasif, dimana publik harus dilibatkan mulai dari proses hingga keputusan politik parlemen.
"Jadi menurut saya, pada tahun 2020 ini, secara politik selalu diwarnai dengan kuatnya gerakan sosial terkait pembahasan undang-undang politik dan kinerja kabinet," katanya menjelaskan.
Baca juga: Banjir Tahun Baru, PDI-P pertanyakan realisasi janji politik Anies
Baca juga: Bahtiar: 2020 kondisi politik diprediksi dinamis bukan stagnan
Baca juga: Pengamat: Indonesia rugi menghentikan ekspor benih lobster
Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
