Peneliti: Politik SARA tidak laku pada Pilkada Bangka Barat 2020

Peneliti: Politik SARA tidak laku pada Pilkada Bangka Barat 2020

Suasana Pemilu di Kabupaten Bangka Barat. (babel.antaranews.com/ Donatus DP)

"Isu politik SARA yang belakangan ini diyakini banyak pihak akan mengancam demokrasi di Bangka Barat menjelang Pilkada 2020 tidak terlalu relevan lagi jika dilihat dalam dinamika politik kekinian," kata Ranto, di Mentok, Sabtu.
Mentok, Babel (ANTARA) - Peneliti politik, pemilu dan demokrasi dari Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung Ranto menyatakan isu politik identitas atau yang biasa disebut politik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) diprediksi tidak akan laku pada Pilkada Kabupaten Bangka Barat 2020.

"Isu politik SARA yang belakangan ini diyakini banyak pihak akan mengancam demokrasi di Bangka Barat menjelang Pilkada 2020 tidak terlalu relevan lagi jika dilihat dalam dinamika politik kekinian," kata Ranto, di Mentok, Sabtu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui survei opini publik pada akhir Oktober dan awal Desember 2019 memberikan beberapa catatan kritis bagi semua pemangku kepentingan dalam menghadapi perhelatan akbar demokrasi lokal.

"Ada beberapa faktor penentu pilihan politik masyarakat di Bangka Barat menjelang Pilkada 2020," ujarnya.
Baca juga: KPU Bangka Tengah rekrut 10 tenaga pendukung Pilkada 2020

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, sebanyak 41,1 persen responden berpendapat bersedia dipimpin nonmuslim dan sebanyak 32,2 persen warga Bangka Barat menyatakan dengan tegas bersedia mendukung calon bupati nonmuslim, yang mengaku tidak bersedia mendukung 47,8 persen, sedangkan yang tidak tahu dan tidak menjawab sebanyak 20 persen.

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan potensi masyarakat di Bangka Barat yang akan mendukung calon bupati nonmuslim sekitar 42,2 persen.

"Angka tersebut cukup optimis dalam melihat toleransi sikap politik yang ada di Bumi Sejiran Setason, fakta ini diperkuat dengan sikap dan toleransi masyarakat Bangka Barat yang memiliki modal sosial cukup tinggi dalam merespons perbedaan etnisitas yang ada selama ini," katanya.

Dalam survei itu juga menyebutkan, menurut publik, 66,1 persen mengaku perbedaan etnisitas tidak merugikan, selanjutnya, 68,3 persen mengatakan keberadaan orang lain bisa dipercaya, bahkan sebanyak 68,9 persen responden cukup yakin membolehkan nonmuslim menghadiri acara peringatan hari besar agama Islam yang belakangan ini digugat oleh oknum-oknum tertentu.

"Masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan ketika seorang nonmuslim, yang kebetulan bupati saat ini nonmuslim, hadir di masjid atau dengan nama lainnya," ujar Ranto.
Baca juga: KPU RI harap kampanye cerdaskan masyarakat Bangka Belitung

Survei dilakukan Ranto bersama tim dengan metode penelitian "survey opini public" yang telah dilakukan pada 29 Oktober 2019 hingga 1 Desember 2019 dengan wawancara tatap muka secara langsung terhadap 180 responden yang merupakan warga Bangka Barat pemilik hak pilih.

"Ini merupakan hasil survei kami yang menggunakan "multistage random sampling" dengan margin of error kurang lebih 4,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen," katanya pula.

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Bawaslu panggil Sekda Cilegon terkait dugaan penggunaan fasilitas negara

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar