Sarilamak, (ANTARA) - DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, akan melakukan pengkajian mendalam melibatkan ahli terkait permasalahan banjir yang setiap tahun melanda daerah tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Astra, di Sarilamak, Senin, mengatakan masalah banjir telah menjadi perhatian serius seluruh pihak di daerah tersebut.

"Hampir setiap tahun di daerah ini terjadi banjir yang membuat kerugian di banyak aspek, termasuk pertanian," kata dia.

Oleh sebab itu, DPRD Kabupaten Limapuluh Kota telah melakukan beberapa kajian terkait banjir tersebut.

"Kita juga akan melakukan rapat bersama dengan para ahli tentang penyebab banjir yang selama ini terjadi," ujarnya.

Baca juga: Sembilan kecamatan di Limapuluh Kota terdampak banjir dan longsor

Baca juga: Kerugian pertanian akibat bencana di Limapuluh Kota capai Rp9 miliar

Baca juga: Banjir Limapuluh Kota, sembilan sekolah terdampak namun tidak libur


Para ahli akan diminta untuk menyampaikan pendapat dan kajian secara detail terkait penyebab banjir dan cara mengatasinya.

"Hasil rapat akan direkomendasikan kepada pimpinan daerah, jadi hasil ini akan menjadi acuan untuk penanggulangan banjir," katanya.

DPRD juga akan terus mengawal pemerintah daerah dalam melaksanakan program penanggulangan banjir, termasuk melakukan normalisasi beberapa sungai yang menjadi salah satu penyebab banjir.

"Ada beberapa sungai yang perlu dinormalisasi seperti Batang Sinamar, Batang Maek dan sungai lainnya agar aliran air tidak terhambat dan meluap," kata dia.

Sementara Kepala BPBD Limapuluh Kota, Jhoni Amir mengatakan salah satu cara penanganan banjir di daerah tersebut adalah normalisasi tujuh sungai yang ada di daerah tersebut.

"Banjir di Limapuluh Kota beda dengan banjir di daerah lain. Di sini memang murni karena debit air yang meningkat, bukan karena pembalakan liar," sebutnya.

Pada Sungai Batang Sinamar tersebut ada tujuh sungai yang bermuara atau bertemu sehingga tidak dapat menahan debit air ketika hujan terus menerus.

"Kita memang akan berupaya untuk dapat menarik anggaran dari provinsi dan pusat, karena dari anggaran kita di Limapuluh Kota tidak sanggup untuk normalisasi ini," ujarnya.*

Baca juga: BPBD Limapuluh Kota masih mendata dampak banjir Situjuah

Baca juga: Gubernur: kerugian bencana Sumbar capai Rp711,771 miliar

Baca juga: Kerugian bencana Limapuluh Kota Rp232,932 miliar

Pewarta: Syahrul Rahmat
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020