Artikel

Luluh lantak menista lingkungan hidup

Oleh Virna P Setyorini

Luluh lantak menista lingkungan hidup

Suasana Kampung Sinar Harapan yang tertimbun longsor di Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/1/2020). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/aww/pri.

Ribuan lokasi bekas HGU, pohonnya sudah ditebangi dan ditinggal begitu saja
Jakarta (ANTARA) - Mari membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V, lalu bacalah apa arti lingkungan hidup!

Tertulis, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pendek kata, umpama lingkungan itu sebuah bejana, sekali dia pecah, ambyar pula seisinya.

Bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten awal 2020 yang secara langsung dan tidak langsung menghilangkan 60 nyawa berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Sabtu (4/1), pukul 18.00 WIB, jelas berkaitan erat dengan persoalan lingkungan hidup.

Untung tak dapat diraih, namun malang seharusnya dapat ditolak, jika persoalan lingkungan hidup tidak direndahkan dan hanya menjadi syarat di atas kertas.

Bukankah Panel Tingkat Tinggi PBB tentang ancaman terbesar abad ke-21 sejak 2004 sudah menganalisis dan melaporkan, bahwa persoalan lingkungan hidup menjadi salah satu ancaman dan tantangan bagi kedamaian dan keamanan dunia?

Sebanyak 16 anggota panel yang merupakan politikus terkemuka, diplomat, dan pakar pembangunan dunia telah melakukan penilaian. Dalam laporan yang diserahkan bersama 101 rekomendasi, mereka menyebut ancaman terbesar abad ini adalah kemiskinan yang terus berlanjut dan degradasi lingkungan, terorisme, perang saudara, konflik antarnegara, proliferasi senjata pemusnah massal (WMD), dan kejahatan terorganisir.

                                                                                        
                                                                                       Disinggung

Persoalan degradasi lingkungan yang memicu bencana di mana-mana itu berulang kali disinggung Kepala BNPB Doni Monardo saat mendatangi lokasi-lokasi banjir dan longsor maupun saat menyampaikan paparan di berbagai kesempatan.

Saat mendatangi lokasi banjir bandang dan longsor bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (4/1), dirinya mengatakan bukan hanya intensitas curah hujan yang menyebabkan bencana bagi warga, tetapi juga longsor dari lubang tambang.

Baca juga: Helikopter dikerahkan untuk salurkan bantuan ke daerah terisolir Lebak

Ia membahas galian-galian bekas tambang milik Aneka Tambang yang tidak mengembalikan hutan ke fungsi awalnya ada di kawasan itu. Ada pula lubang-lubang tambang emas yang masuk wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Terakhir, saat Doni mendampingi Presiden Joko Widodo yang hendak mendatangi lokasi bencana di Kecamatan Sukajaya, Bogor yang terisolasi karena banjir dan longsor dengan helikopter kepresidenan Super Puma L-2 AS-332. Mereka membahas solusi persoalan banjir dan longsor.

Dalam percakapan tersebut, Doni membahas tanaman vertiver yang dianggap pilihan terbaik untuk ditanam di lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang telah digunduli tanpa ada reboisasi.

“Ribuan lokasi bekas HGU, pohonnya sudah ditebangi dan ditinggal begitu saja,” ujar mantan Komandan Paspampres tersebut di hadapan Presiden.

Persoalan banjir khusus di Jabodetabek mencakup multidimensi. Ada dimensi iklim, bentang alam, tata ruang dan tata kelola, serta dimensi sosial ekonomi yang melibatkan banyak sektor dan multikepentingan.

Sesuai dengan kewenangannya, KLHK mengalokasikan program pemulihan lahan kritis di bagian hulu DAS untuk meningkatkan retensi air serta pengurangan erosi.

Meski demikian, menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Hudoyo, kemampuan APBN tidak sebanding dengan kekritisan lahan di daerah tersebut.

Sejak 2015 hingga 2019 memang telah direhabilitasi lahan kritis seluas 1.224 ha di hulu DAS Ciliwung dan hulu DAS Cisadane.

Baca juga: Sekolah di Jakarta memulai kegiatan belajar pascabanjir

Namun, kondisi tutupan di hulu DAS hanya mencapai 18.296 hektare atau 38,2 persen dari total luas kawasan hutan. Luasan itu pun hanya 4,1 persen dari total luas DAS Ciliwung dan Cisadane dari hulu hingga hilir yang bervegetasi.

Sisanya, ujar dia, areal penggunaan lain (APL) yang mana KLHK tidak bisa memaksakan untuk meminta dilakukan rehabilitasi di wilayah DAS tersebut karena kebanyakan tanah itu dimiliki masyarakat.

Dirinya mengharapkan peran pemerintah daerah yang lebih besar untuk mendorong rehabilitasi kawasan tersebut.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa erosi total di delapan DAS sebesar 217.620 ton per ha per tahun yang menyebabkan pendangkalan dan menurunkan kapasitas tampung 13 sungai yang mengalir ke Jakarta.

                                                                                                          Upaya mitigasi
Dalam konferensi pers peluncuran operasi modifikasi cuaca sebagai upaya mencegah banjir Jabodetabek 2020 di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati berkeluh kesah perihal upaya memitigasi bencana yang mereka lakukan, namun ternyata masih juga ada korban.

BMKG telah memprakirakan cuaca ekstrem yang bakal terjadi di Indonesia dan merasa berulang kali menyampaikannya ke berbagai instansi/lembaga, baik di pusat maupun daerah, termasuk melalui media massa. Namun, antisipasi bencana terasa kurang.

Dwikorita menyatakan jengkel karena persoalan memprakirakan bukan pekerjaan sederhana, tetapi dilakukan dengan analisis dan hitung-hitungan yang tidak sederhana.

Perubahan iklim meningkatkan risiko dan peluang curah hujan ekstrem yang menjadi salah satu penyebab banjir di Jabodetabek.

Baca juga: 100 sukarelawan Jateng bantu tangani banjir Jakarta-Jabar

Deputi Klimatologi BMKG Herizal mengatakan pengkajian data historis curah hujan harian BMKG selama 150 tahun (1866-2015), terdapat kesesuaian tren antara semakin seringnya kejadian banjir signifikan di Jakarta dengan peningkatan intensitas curah hujan ekstrem tahunan sebagaimana terjadi pada 1 Januari 2020.

Curah hujan ekstrem lebih dari 150 milimeter (mm) per hari yang turun cukup merata di wilayah DKI Jakarta telah memicu banjir besar seperti 2015 dan 2007.

Pengukuran BMKG menunjukkan curah hujan tertinggi tercatat di Bandara Halim Perdana Kusuma 377 mm per hari, di TMII 335 mm per hari, Kembangan 265 mm per hari, Pulo Gadung 260 mm per hari, Jatiasih 260 mm per hari, Cikeas 246 mm per hari, dan Tomang 226 mm per hari.

Curah hujan 377 mm per hari di Halim PK merupakan rekor baru curah hujan tertinggi sepanjang ada pencatatan hujan di Jakarta dan sekitarnya sejak pengukuran pertama kali dilakukan tahun 1866 pada zaman kolonial Belanda.

Tidak hanya tugas pemerintah, masyarakat memiliki andil besar soal mitigasi jika ingin terhindar dari bencana.

Bukankah lingkungan hidup itu merupakan satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya?

Kota dan Kabupaten Bekasi terdampak besar banjir 1 Januari lalu. Banjir pertama merupakan genangan dari air hujan dengan intentitas sangat tinggi, sedangkan banjir kedua berupa air kiriman dari hulu yang menerjang hunian di sepanjang sungai di kota tersebut.

Baca juga: Mereka tak kenal lelah berjibaku bersihkan sampah sisa banjir

Mari menengok ke belakang sejenak apa yang terjadi pada pertengahan November 2019, saat 25 petugas kebersihan dari Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berjibaku terjun ke Kali Jambe dan berjejalan dengan sampah-sampah anorganik dan organik seperti plastik, karung, stereofoam, kasur, hingga batang pohon dan bambu berukuran relatif besar.

Selama empat hari mereka bekerja, mengumpulkan 330 meter kubik sampah yang diangkut 55 kali dengan truk berkapasitas enam meter kubik Dengan susah payah mereka harus mendorong sampah tersebut dengan tangan hingga tepian agar terjangkau belalai eskavator.

Camat Tambun Selatan Junaefi mengatakan penumpukan sampah terjadi di aliran Kali Jambe, di perbatasan dengan Kali Kelurahan Jatimulya dan Desa Lambangsari, Tambun Selatan. Tepatnya di aliran kali sampai hilir di sekitar lokasi pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jalan Tol Jakarta Cikampek.

Tumpukan sampah itu sebenarnya juga merentang di wilayah lain dengan total panjang sejauh satu kilometer.

"Jadi ada di wilayah Kota Bekasi juga, di Kelurahan Mustikajaya. Dalam tiga bulan terakhir tiga kali pula Kali Jambe ditutupi sampah yakni di Mangunjaya pada September kemarin, di Satriajaya Oktober, dan saat ini di Jatimulya," kata dia.

Hingga Senin (6/1), Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan masih mencatat Kecamatan Tambun Selatan menjadi salah satu dari 14 kecamatan di Kabupaten Bekasi yang banjir.

Maka saatnya berhenti menista lingkungan hidup dan mulailah mencintainya. Bukankah manusia pula yang telah memohon untuk diberikan segala nikmat-Nya?

Baca juga: Siasat halang banjir dari hulu hingga hilir
Baca juga: Dinkes: Empat warga meninggal akibat banjir di Kota Tangerang
Baca juga: Pemkot Jaktim perkirakan bersih-bersih dampak banjir butuh 7 hari


Oleh Virna P Setyorini
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Sekolah kebanjiran, siswa SD Dayeuh Kolot belajar di pengungsian

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar