“Jadi, dalam kacamata Kementerian Perindustrian, yang harus kita dorong dan ke depankan adalah keberadaan industri itu sendiri, keberlangsungan industri itu sendiri,” kata Menperin di Jakarta,
Oleh karena itu, lanjut Menperin Agus, ketika terdapat pengaturan ketenaga kerjaan dalam pengaturan omnibus law, maka yang menjadi harapan Kemenperin adalah kebijakan-kebijakan yang pro terhadap industri.
Baca juga: Omnibus law lapangan kerja dinilai jadi kunci geliatkan manufaktur
Menurut Agus, dengan keberlangsungan industri yang terjaga, maka penyerapan tenaga kerja akan terus terjadi bahkan tumbuh.
“Sektor industri pengolahan itu punya kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian secara menyeluruh. Kita tidak boleh lupa bahwa jika industri berkembang, maka penyerapan tenaga kerja juga akan tumbuh,” ungkap Agus.
Politisi Partai Golkar ini memaparkan, Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 79 Undang-undang dan 1.229 pasal.
Baca juga: RUU Omnibus Law disebut sudah akomodasi semua aturan hambat investasi
Selain itu, terdapat 11 klaster yang masuk dalam pokok ketentuan dan pasal yang terdampak di dalamnya.
Ke-11 klaster tersebut adalah penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenaga kerjaan; kemudahan, pemberdayaan, dan perlundungan Usaha Mimro Kecil Menengah (UMKM); kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; dan administrasi pemerintah.
Kemudian, pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah; serta kawasan ekonomi.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
