Indeks kebebasan media Malaysia naik

Indeks kebebasan media Malaysia naik

Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Gobind Singh (tengah). ANTARA/HO KKMM/am.

Kuala Lumpur (ANTARA) - Kementrian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM), Senin, merilis kenaikan posisi Malaysia pada Indeks Kebebasan Media Dunia 2019 dari posisi ke-145 pada 2018 naik menjadi 123 pada 2019.

Menurut mereka, di bawah pemerintahan baru wartawan dan organisasi media lebih bebas menjalankan tugas.

Undang-Undang Anti-Berita Bohong Malaysia  dibatalkan pada 19 Desember 2019.

KKMM juga menyatakan  riset Reuters Institute for the Study of Journalism menunjukkan bahwa Radio Televisi Malaysia (RTM) merupakan perusahaan media paling dipercaya di Malaysia.

Berita Nasional 8 memaparkan wajah dan citra baru dengan banyak perubahan, konten lebih beragan dan visual yang lebih baik.

Sebanyak tiga program talk show yang baru telah dilaksanakan termasuk program baru Pastikan Sahih  yang bertujuan berbagi informasi yang benar dan memastikan benar tidaknya hoaks yang viral dalam media sosial.

Peralihan siaran analog kepada digital menandakan era baru industri penyiaran negara. Platform TV digital myFreeview kini menawarkan 14 saluran TV (termasuk TV1, TV2, TV3, ntv7, 8tv, TV9, TVi, TV Al-Hijrah, CJ Wow Shop, Go Shop, Bernama TV, BES dan RTM HD Sports) dan 6 saluran radio gratis.

Lebih banyak penyiar baru dijadwalkan menyertai layanan ini pada masa depan. Pertama kali dibangun  stasiun terrestrial tunggal yang menyiarkan olah raga Piala Dunia Rugbi 2019. Juga stasiun TV tunggal yang menyiarkan olah raga COPA America 2019 di Malaysia.

Siaran langsung sepak bola Piala Dunia Qatar 2022 yang melibatkan semua tim sepak bola Malaysia. KKMM juga menyatakan Bernama Radio kini dikenal sebagai stasiun berita bisnis akan menyiarkan berita bisnis terkini termasuk perbincangan tentang kewiraswastaan dan bisnis.

Bernama New Channel (BNC) telah memperkenalkan 12 program baru yang merangkum isu-isu dan berita terkini serta konten yang lebih berfokus kepada golongan muda.

Baca juga: Penyebar berita bohong di Malaysia bisa didenda 50.000 ringgit
Baca juga: Utusan Melayu masih terbit di Malaysia


Sementara itu dosen dari University of Nottingham Malaysia Zaharom Nain mengatakan i banyak orang saat ini berpendapat bahwa  beberapa janji Pemilu telah dipenuhi  tetapi banyak yang masih harus dipenuhi.

Salah satu hal  dalam agenda pemerintah baru adalah mencabut Undang-Undang Anti-Berita Bohong  yang dibuat dengan tergesa-gesa dan disahkan oleh pemerintahan  Barisan Nasional sebelum pemilihan Mei. Tujuannya adalah untuk menghukum pembawa informasi kritis  di lingkungan  portal berita berbasis web dan media sosial.

Namun, ujar Nain, pencabutan itu telah ditunda setidaknya selama satu tahun setelah ditolak oleh Majelis Tinggi Parlemen Malaysia yang didominasi oleh para senator Barisan Nasional.

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar